Kita Sayang Prabowo: Audit Forensik Depkeu dan BUMN, FDI akan Masuk Demi Masa Depan Indonesia

OLEH: AGUSTO SULISTIO

SELAMA satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014-2024), berbagai kasus dugaan korupsi dan kebocoran anggaran negara menjadi sorotan.

Skandal demi skandal di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menggerus keuangan negara, mengurangi efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta menurunkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dihadapkan pada tantangan besar: bagaimana mengungkap dan menutup kebocoran anggaran yang telah terjadi, serta memastikan bahwa uang rakyat tidak lagi mengalir ke kantong para koruptor? Jawabannya, audit forensik independen.

BUMN, Dirjen Pajak, Bea Cukai Ladang Subur Korupsi

Kasus Jiwasraya pada 2018 menjadi pukulan telak bagi industri keuangan. Perusahaan asuransi pelat merah ini gagal membayar polis dengan total kerugian negara mencapai Rp16,81 triliun. Penyelewengan investasi dan manipulasi laporan keuangan memperlihatkan betapa buruknya tata kelola di BUMN.

Kasus serupa terjadi pada PT Asabri (Persero) pada 2020. Korupsi dalam pengelolaan dana pensiun tentara dan polisi menyebabkan kerugian negara sekitar Rp22,78 triliun. Para mantan direksi perusahaan dan pihak swasta yang terlibat dalam skema manipulasi investasi akhirnya dijerat hukum, tetapi dampak ekonomi yang ditimbulkan tidak bisa diabaikan.

Pada 2021, publik dikejutkan dengan skandal suap pajak yang menyeret pejabat eselon II di Ditjen Pajak. Mereka diduga menerima suap untuk mengurangi nilai pajak sejumlah perusahaan, menyebabkan negara kehilangan Rp1,7 triliun, betapa rentannya institusi pengumpul pajak terhadap penyalahgunaan wewenang.

Bea dan Cukai seharusnya menjadi benteng negara dalam mengawasi arus barang keluar dan masuk Indonesia. Namun, kasus penyelundupan tekstil senilai Rp1,6 triliun melalui Batam pada 2020 membuktikan bahwa oknum di dalamnya justru menjadi bagian dari masalah.

Penyalahgunaan kebijakan impor, kolusi dengan pengusaha, serta lemahnya pengawasan internal membuat kerugian negara terus berlanjut.

Dampak Langsung terhadap APBN dan Investasi

Korupsi di sektor-sektor strategis ini tidak hanya mengurangi pemasukan negara tetapi juga menambah beban APBN. Setiap rupiah yang dikorupsi harus ditutupi dengan utang atau pengurangan anggaran untuk program kesejahteraan rakyat.

Selain itu, maraknya korupsi membuat investor asing berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi dan kepastian hukum menjadi faktor kunci dalam arus Foreign Direct Investment (FDI). Sayangnya, skandal demi skandal telah membuat Indonesia kurang menarik di mata investor.

Audit Forensik Solusi untuk Masa Depan yang Lebih Baik