Jokowi Jadi Saksi Nikah Haji Thoriq tapi Tak Hiraukan Demo Mahasiswa, Ketua BEM Unpad: Kurang Ajar!

Dia mengaku tidak habis pikir Jokowi lebih memiliki waktu datang ke pernikahan selebriti daripada rakyat yang sedang kesulitan. Sebelum ini, Jokowi juga menjadi saksi nikah Aurel Hermansyah dengan Atta Halilintar pada 3 April 2021 lalu.

“Sungguh ironi melihat hal ini, ketika mahasiswa dan elemen masyarakat ratusan kali melakukan unjuk rasa, tak pernah presiden keluar atau menyambangi kami. Padahal yang kami inginkan hanyalah didengarkan dan dipertimbangkan,” kata Fawwaz kepada Tempo pada Jumat, 26 Juli 2024.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) sebelumnya memang menggelar aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi pada Senin, 22 Juli 2024. Aksi itu berlangsung di area Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. 

Fawwaz menilai Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan gagal untuk menjalankan amanah konstitusi, alih alih fokus dalam menyelesaikan masalah presiden justru menahkodai negara ini dengan ugal ugalan. Dia mengaku perasaannya campur aduk melihat sikap Jokowi.

“Sedih, kecewa, geram, marah dan merasa bahwa kami mahasiswa tidak berarti bagi Jokowi. Padahal yang kami lakukan demi bangsa sebagai penerus negeri ini. Saya rasa presiden yang mementingkan datang ke nikahan selebriti daripada rakyat yang sedang kesulitan itu sikap kurang ajar,” demikian Ketua BEM Unpad tersebut. 

Berikut daftar tuntutan Aliansi BEM SI atas beberapa masalah selama kepimpinan Jokowi:

Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dan Korupsi

1. Sahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
2. Tuntaskan janji Jokowi tentang penyelesaian pelanggaran HAM Berat.
3. Tindak tegas pelaku represi kepolisian terhadap rakyat. 

Pertanian dan Agraria

1. Tuntaskan konflik agraria Papua.
2. Wujudkan reforma agraria sejati.
3. Lindungi hutan adat Indonesia.
4. Batasi investor asing.
5. Hilangkan mafia agraria.
6. Musnahkan illegal logging. 

Energi dan Minerba

1. Menuntut dan mendesak untuk dicabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 karena bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020.
2. Menuntut untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel. 

Lingkungan