Demi Keselamatan, Walhi Sulsel Minta Ormas Agama Tolak Tawaran Pemerintah untuk Kelola Tambang

Ormas keagamaan kini bisa memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," tulis pasal 83A ayat 1 beleid.

Respons Ormas Keagamaan

Soal izin ormas agama mengelola tambang itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi langkah Jokowi yang memberikan izin tersebut.

Sebab, menurut Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, Jokowi dinilai menghargai berdirinya ormas yang sudah ada dan telah bebuat banyak untuk bangsa dan negara.

Dengan izin tersebut, kata Anwar, ormas akan memiliki sumber pendapatan baru untuk mendukung kegiatan yang dilakukan.

"Dengan keluarnya SK baru tersebut, ada sebuah terobosan yang dilakukan oleh pemerintah yang perlu diapresiasi."

"Dalam SK itu, ormas-ormas keagamaan yang selama ini sudah berbuat banyak bagi bangsa dan negara diberi kesempatan oleh pemerintah untuk ikut mengelola tambang," ujarnya kepada Tribunnews.com, Minggu (2/6/2024).

Sambuatan positif lainnya juga disampaikan oleh Persatuan Gereja Indonesia (PGI) yang menyebut izin dari Jokowi itu merupakan terobosan baik.

Kendati demikian, Ketua Umum PGI, Gomar Gultom tetap mengingatkan, agar ormas keagamaan jangan sampai mengesampingkan tugas dan fungsi utamanya.

"Dan yang paling perlu jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa dalam bisnis tersebut sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya," ujarnya.

Sementara itu, Muhammadiyah memberikan tanggapan tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, jika nanti mendapatkan tawaran konsesi tambang.

Alasannya, agar tidak menimbulkan masalah baru bagi organisasi dan masyarakat.

"Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama."

"Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," jelas Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, dikutip dari laman Muhammadiyah.

Sumber: Tribunnews

SEBELUMNYA