"Itu masih wacana kan, menaikkan artinya mengurangi subsidi. Saya khawatir itu untuk dana makan siang gratis yang jumlahnya besar itu," kata Fahmy dihubungi Tempo melalui saluran telepon pada Rabu, 29 Mei 2024.
Makan siang gratis adalah salah satu program yang dijanjikan dalam kampanye pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat pemilihan presiden. Mereka unggul dalam Pilpres mengalahkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Setelah Prabowo terpilih sebagai presiden, program makan siang gratis menuai polemik karena membutuhkan dana yang sangat besar di tengah kondisi keuangan negara yang pas-pasan.
Menaikkan harga BBM saat ini, menurut Fahmy bukan kebijakan yang tepat lantaran harga minyak dunia cenderung turun dan kondisi inflasi di Indonesia masih bisa teratasi. Tidak ada alasan yang penting ketika pemerintah tiba-tiba menaikkan harga BBM.
"Menurut saya ini blunder dan beresiko karena kenaikan pertalite dan solar justru memicu inflasi," ucapnya.
Kenaikan tersebut bakal diikuti melambungnya harga kebutuhan pokok lain bagi masyarakat. Hal itu disebut Fahmy bakal memicu minimnya tingkat daya beli di tengah masyarakat. "Rakyat yang tidak punya kendaraan bermotor harus menanggung kenaikan BBM subsidi. Perekonomian Indonesia ini akan jadi bom waktu bagi pemerintah Prabowo," tuturnya.
Fahmy mengatakan harga minyak mentah dunia saat ini 80 USD per barel. Sedangkan ICP (Indonesian crude price) yang dicantumkan di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 82 USD per barel. "Kalau di bawah itu artinya tidak ada keperluan sama sekali (menaikkan harga BBM) tidak ada urgensinya," ujarnya.
Dia menyebut saat ini subsidi pemerintah untuk BBM sekitar 30 persen. Fahmy mengatakan jika ada rencana kenaikan lebih baik tidak dilakukan dalam waktu dekat dan tidak dilakukan serentak. Termasuk soal isu pembatasan pertalite.
"Jadi menurut saya ini blunder sebaiknya jangan dinaikkan dalam waktu dekat ini," tuturnya.
Direktur Ekonomi Digital dan Ekonom Center of Economic, (Celios), Nailul Huda turut buka suara soal isu wacana kenaikan harga BBM.
"Ini pemerintah nampaknya tengah melakukan kebijakan fiskal kontraktif. Pendapat masyarakat digencet," kata Nailul Huda kepada Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 29 Mei 2024.
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Beri Komitmen Penuh untuk Tuntutan Guru Madrasah Jadi PPPK
Luciano Spalletti Resmi Latih Juventus: Kontrak Hingga Target Liga Champions
OJK Perkuat Pengawasan Digital dengan SupTech dan Kolaborasi untuk Ekosistem Finansial yang Inklusif
Tarif JakLingko Rp 1.000? Respons Terkini Gubernur Pramono Anung