Menteri Bahlil Terancam Dipolisikan Soal Orang Papua Harus Tahu Diri

"Jadi mungkin beliau mau jilat Presiden supaya bisnis dia lancar. Ini harus kita awasi. Maka Presiden Jokowi kami minta agar copot Bahlil dari Menteri," sambungnya.

Sebelumnya Albert menilai pernyataan Bahlil sangat tidak pantas, tendensius, memalukan, melecehkan dan membuat masyarakat Papua tersinggung. Bahlil diingatkan untuk jangan jadi penjilat Presiden dengan memperalat orang Papua.

"Terus terang kami sangat tersinggung dengan pernyataan Bahlil itu. Memangnya kami orang Papua ini kenapa sampai harus diminta untuk tahu diri? Dia sangat tendensius. Kami pernah minta ga, agar negara atau pemerintah untuk tahu diri karena sudah mencuri banyak di tanah Papua? Atau orang Papua yang banyak mati dan terbelakang karena pemerintah salah urus masalah Papua? Bahlil harus tahu, apa yang dibuat oleh Presiden Jokowi sekali pun tidak ada apa-apanya dengan yang telah negara dan pemerintah ini ambil dari orang Papua. Jadi jangan norak, jangan jadi penjilat dengan memanfaatkan orang Papua," katanya.

Ketua Perkumpulan Masyarakat Adat Papua di Maluku Utara (PERMATA-MU) itu menegaskan Bahlil telah memberi contoh buruk sikap pejabat. Dijelaskan Albert pola relasi antara pemimpin dan rakyat itu bukan soal rasa tahu diri dan negara atau pemerintah tidak boleh meminta rakyat tahu diri. Sebaliknya pemerintahlah yang harus punya rasa tahu diri pada rakyatnya.

"Bahlil perlu belajar hidup bernegara soal relasi antara rakyat dengan pemimpin. Jangan ngawur kalau tidak tahu. Kami minta Bahlil segera minta maaf. Kami sangat tersinggung," pungkas Albert.

Sumber: jurnas