Menteri Bahlil Terancam Dipolisikan Soal Orang Papua Harus Tahu Diri

GELORA.ME -  Ketua Umum Forum Cendekiawan Melanesia Indonesia (Forkamsi) Albert Hama mendesak Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera meminta maaf buntut pernyataannya yang meminta orang Papua harus tahu diri lantaran Presiden Jokowi dianggap sudah banyak berbuat untuk Papua. Albert menilai pernyataan Bahlil ini tidak pantas, tidak patut, sangat melecehkan dan membuat tersinggung warga Papua dan masyarakat Suku Melanesia pada umumnya. Pihaknya juga membuka kemungkinan lapor polisi jika Bahlil tidak memiliki itikad baik untuk meminta maaf.

"Kami meminta saudara Bahlil untuk segera menyampaikan permintaan maaf di depan publik karena pernyataanya yang sudah membuat orang Papua marah, merasa dilecehkan dan direndahkan. Dasar apa dia mengatakan orang Papua harus tahu diri? Jangan dia balik-balik. Harusnya yang tahu diri adalah Pemerintah dalam hal ini Presiden karena sudah mengambil banyak dari Papua tetapi sampai saat ini Papua tidak maju, justru mendapat diskriminasi, pelanggaran HAM. Itu kami orang Papua yang pantas bilang, eh ko pemerintah harus tahu diri," tegas Albert kpada wartawan, di Jakarta Selasa (28/11).

Dia menegaskan, saat ini muncul gejolak atas pernyataan Bahlil baik di Papua maupun luar Papua karena dianggap melecehkan. Bahkan, para tokoh masyarakat maupun Agama sudah bersuara sekaligus resah dengan sikap Bahlil. Apa yang disampaikan Bahlil jangan sampai memperkeruh situasi di Papua yang saat ini masih bergejolak.

"Jika Bahlil punya adab, punya etika dia harus segera tarik pernyataannya. Dia harus minta maaf. Itu permintaan kami. Jangan gara-gara omongan dia ini, Papua jadi makin runyam situasinya. Ingat Papua saat ini belum baik-baik saja," ucap Albert.

Maka itu Albert meminta agar Presiden Jokowi segera mengevakuasi Bahlil dengan mencopotnya dari jabatan menteri Investasi. Pernyataan Bahlil jelas merendahkan harkat dan martabat orang Papua.

Patut diduga juga, apa yang disampaikan Bahlil memiliki motif ekonomi dalam rangka memuluskan kepentingan bisnisnya di Papua.