GELORA.ME -Tidak ada hal mendesak bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyetujui untuk dilakukan perubahan pada UU 7/2017 tentang Pemilu.
Begitu dikatakan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), Muhammad Vagastya, menyikapi keputusan MK soal syarat usia minimal capres-cawapres.
Putusan MK menyatakan bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun dapat menjadi capres atau cawapres dengan catatan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
"Kami rasa tidak terdapat urgensi untuk diubah (syarat usia minimal pada UU Pemilu), tetapi pada akhirnya dikabulkan sebagian oleh MK," kata Muhammad Vagastya dalam keterangan tertulis, Senin (23/10).
Artikel Terkait
ARH Aniaya Kakak Ipar Hingga Tewas di Pasar Minggu, Motifnya Bikin Geram!
Ibu Suri Thailand Sirikit Wafat di Usia 93, Ini Dampak dan Masa Berkabung 1 Tahun
KPK Selidiki Tersangka Suap MA Menas Erwin Beli Rumah Mewah Pakai Uang Korupsi, Faryd Sungkar Diperiksa
Survei Mengejutkan: 52% Warga Israel Desak Netanyahu Mundur, Siapa Penerusnya?