OLEH: TARMAN SONJAYA
USULAN perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) ternyata masih sangat banyak. Ada yang disampaikan oleh kepala desa atau lurah, dan tidak sedikit pula yang disampaikan langsung oleh anggota masyarakat kepada para pihak terkait. Di antaranya para wakil rakyat di legislatif.
Anggaran perbaikan rutilahu sebenarnya tidak hanya diberikan oleh Pemprov. Program serupa juga diberikan oleh Pemkab setempat dan Pemerintah Pusat. Jadi, sebenarnya program ini dikeroyok banyak pihak. Mestinya perbaikan rutilahu berjalan lebih cepat. Namun, apa jadinya jika yang jadi objek keroyoknya hanya duit yang berputar dalam program tersebut?
Dan lebih bikin miris lagi, ada oknum wakil rakyat, yang diduga malah ikut cawe-cawe jadi supplier material pada program tersebut? Hal itu terjadi di wilayah Kecamatan Purwakarta Kota.
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
Prospek APEC 2025: Ekonomi Tumbuh 3,1%, Diikuti Ancaman Utang & Perlambatan
Laba BYD Anjlok 33% di Kuartal III 2025, Ini Penyebab dan Dampaknya
Kapolri Gandeng Driver Ojol Jaga Kamtibmas & Ekonomi Jatim, Begini Strateginya
Bakso Tegal di Korea: Pengusaha PMI Sambut Prabowo dengan Bangga