Editorial: Tempo.co
BERULANGNYA serangan terhadap kebebasan berpendapat menunjukkan pemerintah tak serius dalam melindungi demokrasi. Apalagi jika serangan tersebut ditujukan pada kritik ataupun pendapat yang kontra pemerintah. Bukannya sejak awal memastikan tak akan ada serangan, pemerintah justru terkesan turut “menikmati” kejadian tersebut.
Insiden terbaru terjadi saat diskusi publik di Kapanewon di Sleman, Yogyakarta, pada Jumat, 9 September 2023. Sekelompok orang menolak kehadiran dua narasumber, Refly Harun dan Rocky Gerung, yang dikenal getol mengkritik pemerintah. Selain mengusir, massa juga mengintimidasi dan melemparkan botol air minum hingga mengenai Refly.
Tak adanya tindakan tegas polisi terhadap mereka menimbulkan syak wasangka. Jangan-jangan aparat keamanan meminjam tangan sekelompok orang untuk membubarkan diskusi. Atau, massa bergerak karena mendapat “restu” penguasa? Apa pun jawabannya, pembubaran diskusi menunjukkan sempitnya cara berpikir dan keengganan beradu gagasan. Jika tak setuju dengan suatu diskusi, bikin saja tandingannya, bukan malah melakukan kekerasan.
Karena berulang kali terjadi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa persekusi sudah menjadi cara penguasa untuk membungkam orang-orang yang kritis dan punya pandangan berbeda. Pelaku di lapangan bisa siapa saja: massa, aparat, atau siapa pun. Pada awal Mei 2023, acara diskusi pemutaran film dokumenter Dragon for Sale di Labuan Bajo didatangi polisi tak berseragam yang mengaku anggota Kepolisian Resor Manggarai Barat. Dua bulan sebelumnya, diskusi publik mengenai orang utan dan ekosistem Batang Toru di Tebet, Jakarta Selatan, diintimidasi empat orang tanpa alasan jelas.
Artikel Terkait
KR, Pemasok Narkoba Onadio Leonardo yang Dibekuk di Sunter, Diungkap Polisi
Kecelakaan Maut di Merauke: Truk Tabrak Pejalan Kaki hingga Tewas, Pengemudi Kabur
Tawuran Berdarah di Depok: 2 Remaja Terluka Bacokan Celurit, Ini Kronologinya
Tantangan SDM & Teknis Proyek Infrastruktur Bawah Tanah Indonesia dan Solusinya