Pemerintah Dihadapkan pada Kekuatan Rakyat

Kedua, PP 6/1974 tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta. Bupati/Walikota dibatasi dalam berbisnis, namun PP tersebut tidak mengatur tentang Menteri dalam berbisnis. Boleh memiliki saham perusahaan, selama tidak menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan.

Artinya, terdapat celah hukum selama tidak menentukan jalannya perusahaan. Ketiga, untuk membuktikan adanya pelanggaran UU TPPU dan UU Tipikor diperlukan proses pengadilan secara formal terlebih dahulu sebelum menyatakan telah terjadi pelanggaran.

Keempat, berharap agar harga migas, tarif listrik, dan kebutuhan pokok berhasil diturunkan serta stabil, maka lifting minyak mesti dinaikkan 3-4 kali lipat dan lifting gas dinaikkan 0,5 kali lipat. Sulit.

Alternatif metoda yang lain adalah meningkatkan alokasi APBN 2023 untuk keperluan belanja negara tersebut, seperti anggaran perlindungan sosial, ketahanan pangan, subsidi, infrastruktur, dan melunasi utang pemerintah pusat dinaikkan minimal diperlukan total dana sebesar Rp11.420,5 triliun; yang mesti dinaikkan dibandingkan pendapatan negara, jika tanpa menambah pembiayaan anggaran (utang) yang baru untuk tahun 2023.

Implikasinya adalah pendapatan negara mesti dinaikkan 4,64 kali lipat dibandingkan target yang ada. Artinya, sungguh amat tidak mudah untuk mengubah anggaran liberal dengan peran negara minimalis untuk diubah seketika menjadi anggaran berorientasi sosialisme kembali.

Kelima, gugatan ambang batas pemilu kalah berdasarkan Putusan MKRI 6/PUU-XX/2022 dan 20/PUU-XX/2022. 

(Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Pengajar Universitas Mercu Buana)