GELORA.ME - Ekonom Senior Universitas Indonesia Faisal Basri menilai Cina menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam kebijakan hilirisasi di Tanah Air. Musababnya, perusahaan-perusahaan smelter Cina dianugerahi status proyek strategis nasional.
"Apakah perusahaan smelter Cina tidak membayar royalti? Tidak sama sekali. Yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua adalah pengusaha nasional," kata Faisal Basri dalam keterangannya, Jumat, 11 Agustus 2023.
Menurut Faisal basri, Kementerian Keuangan yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa tersebut. Kemudian belakangan fasilitas itu diberikan lewat Peraturan Pemerintah dilimpahkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM.
Dia berujar ketika Indonesia masih dibolehkan mengekspor bijih nikel, pemerintah masih memperoleh pemasukan dari pajak ekspor. Sedangkan saat ini, ia menilai kebijakan hilirisasi nikel yang dijalankan pemerintah Indonesia justru mendukung industrialisasi di Cina.
Faisal Basri pun menggarisbawahi bahwa dirinya mendukung penuh industrialisasi, tetapi menolak mentah-mentah kebijakan hilirisasi nikel yang berlaku sekarang. "Karena hilirisasi ugal-ugalan seperti yang diterapkan untuk nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional," ujarnya.
Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi saat ini, tuturnya, hampir seluruhnya dinikmati oleh Cina, bukan di Indonesia. Ia menjelaskan kebijakan hilirisasi nikel sudah berlangsung hampir satu dasawarsa. Namun, justru peranan sektor industri manufaktur terus menurun, dari 21,1 persen pada 2014 menjadi hanya 18,3 persen pada 2022. Ini menjadi titik terendah sejak 33 tahun terakhir.
Faisal Basri juga menilai keberadaan smelter nikel tidak memperdalam struktur industri nasional. Ia mengatakan produk smelter yang ada pun bukan dalam bentuk besi dan baja yang langsung bisa dipakai untuk industri otomotif, pesawat terbang, kapal, bahkan untuk industri peralatan rumah tangga seperti panci, sendok, garpu, dan pisau sekalipun.
"Ada memang, tetapi jumlahnya sangat sedikit," kata dia.
Sebab, produk besi dan baja dengan kode HS 72 yang diproduksi dan diekspor terdiri dari banyak jenis. Sedangkan yang kerap disebut oleh Presiden Joko Widodo sebagai hasil hilirisasi, menurutnya, adalah produk induknya atau produk di kelompok kode HS 72.
Artikel Terkait
5 Cara Ampuh Mengamankan Transaksi Digital di Game Online
Prabowo Batal Kunjungan ke Israel, Disebut Bocor ke Media: Upaya Selamatkan Muka?
Luhut Usul Family Office Pakai APBN, Purbaya Menolak: Bangun Saja Sendiri!
Anak Riza Chalid Divonis Rugikan Negara Rp285 T dalam Kasus Korupsi Minyak Pertamina