"Karena berakibat tereksploitasinya PMI di luar negeri harus dipotong gajinya hingga HK$3,862 perbulan selama 6 bulan. Padahal Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun dan 2022 telah memberikan Fasilitas KUR/KTA PMI melalui Bank BNI, namun sangat disayangkan lagi para Pahlawan Devisa ini justru dijadikan bancakan," ujar Amri.
Sebelumnya dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Rabu, 2 Agustus 2023, Jokowi memerintahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengkaji kembali perbaikan tata kelola penempatan PMI yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
Ida menyebut Jokowi menginstruksikan para menterinya untuk segera melakukan perbaikan terkait tata kelola penempatan para PMI mulai dari waktu keberangkatan, bekerja, hingga kembali ke Tanah Air. Jokowi, kata Ida, berharap perbaikan tata kelola penempatan ini dapat meningkatkan perlindungan kepada para PMI ke arah yang lebih baik lagi.
"Bapak Presiden meminta Pak Menko Perekonomian untuk memberi kesempatan dua minggu untuk me-review tata kelola penempatan. Kemudian meminta kepada Menko Polhukam law enforcement-nya," ungkap Ida.
Selain itu, Ida bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga akan melakukan evaluasi soal penempatan para PMI tersebut. Pelibatan Kemendagri ini dilakukan karena pemerintah daerah juga akan turut dilibatkan.
Sumber: tempo
Artikel Terkait
Puslabfor Polri Ungkap Bercak Darah di Kamar Lula Lahfah: Hasil Analisis Forensik Lengkap
Mundur Massal Pimpinan OJK & BEI: Dampak Free Float dan Tantangan untuk Prabowo
Trading Halt IHSG 2026: Analisis Lengkap Peran MSCI dan Hedge Fund Global
Update Longsor Bandung Barat: 60 Korban Ditemukan, 20 Masih Hilang - Operasi SAR Terus Berlanjut