GELORA.ME - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke China memberi harapan untuk melakukan pembicaraan kasus ekspor bijih nikel ilegal ke pemeritnah China. Apalagi kasus ini nilainya cukup besar hingga 5,3 juta ton senilai Rp14,5 triliun.
Namun menurut peneliti hubungan dagang Indonesia-China dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Muhammad Zulfikar Rakhmat, kunjungan Jokowi ke China menemui Xi Jinping di Chengdu, tidak membahas kasus ini. Tema besar pertemuan kedua pemimpin tersebut soal penguatan perdagangan, investasi, kerja sama kesehatan termasuk penjajakan riset dan teknologi.
“Saya yang sebagai peneliti hubungan Indonesia China juga kecewa. Bahwa ini tidak dibahas dalam perundingan diplomatik hubungan antara Indonesia dan China,” kata peneliti CELIOS, Fikar kepada inilah.com, Jumat (28/7/2023).
Kasus ekspor bijih nikel ilegal ke China yang terjadi sejak 2020 hingga Juni 2022 mencapai 5,3 juta ton senilai Rp14,5 triliun telah diungkapkan KPK sejak awal Juni lalu. Padahal per 1 Januari 2020 Presiden Joko Widodo sudah melarang praktik ekspor nikel di Indonesia (hilirisasi).
“Padahal kalau kita lihat, pertemuan diplomatik antara Indonesia-China tidak hanya hari ini. Pekan lalu, ibu Menlu juga bertemu (Perwakilan China) di Jakarta. Pak Luhut juga sudah bolak-balik ketemu. Tetapi isu ini tidak pernah dibahas,” katanya.
Pada pertengahan bulan Juli ini, Menlu Retno Marsudi bertemu dengan top diplomat China Wang Yi di Gedung Pancasila, Kemlu RI Jakarta.
Artikel Terkait
Megawati Sudah Peringatkan Soal Proyek Whoosh Sejak 2015, Kini KPK Selidiki Dugaan Mark Up
Pesan Menyentuh Siswa Sekolah Rakyat untuk Menkeu Purbaya di Hari Sumpah Pemuda
Mobil Dinas Wabup Kulonprogo Dipinjam Nikahan, Ini Syaratnya yang Bikin Heboh
Angela Tanoesoedibjo: Gen Z Kunci Lawan Hoaks & Penggerak Literasi Digital