Polemik Ekspor Nikel Ilegal ke Cina: Ada Campur Tangan Pemerintah?

Ada Campur Tangan Pemerintah?

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan kalau dirinya tidak tahu menahu adanya ekspor nikel ilegal ke Cina. Jumlah yang mencapai 5 juta ton ini pun bisa dikatakan tidak wajar.

Dengan demikian, ada dugaan kalau pemerintah punya andil terhadap kasus seperti ini. Angka 5 juta ton terbilang aneh jika sampai tidak diketahui pengirimannya. Dan banyak pihak yang tentunya meminta agar siapapun pelakunya untuk dihukum secara tegas.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto sendiri mengaku kalau pihak mereka sudah menemukan bukti dari pihak Bea Cukai China, General Administration of Customs China (GACC), yang mana saat ini menurutnya terdeteksi sebanyak 85 pelaku ekspor ilegal.

Permintaan IMF untuk Cabut Larangan Ekspor Nikel

Larangan ekspor bijih nikel ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 11/2019 (amandemen kedua Permen ESDM No 25/2018) yang efektif  31 Desember 2019. Dan dalam waktu berdekatan, muncul tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk melonggarkan aturan tersebut.

Pernyataan IMF ini ditentang oleh banyak pihak, mengingat ekspor nikel dianggap akan mengurangi pasokan nikel dalam negeri. Selain itu, ada juga wacana hilirisasi nikel yang sayangnya sampai sekarang belum terealisasi secara maksimal.

Namun, pada akhirnya kebijakan ini akan kembali ke tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tentunya diharapkan agar pemerintah bisa segera mewujudkan hilirisasi jika memang tidak ingin kembali membuka tren ekspor nikel.

Sumber: kontenjatim