Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira juga mengatakan, dengan situasi ekonomi saat ini seharusnya gaji para menteri itu dipangkas.
“Gaji memang 19,5 juta per bulan, tapi coba lihat berapa tunjangan, plus fasilitas yang diberikan negara ke tiap menteri. Itu besar dan boros. Sementara target defisit anggaran tahun 2024 mau diturunkan jadi 2,16 persen,” tukas Bhima.
Belum lagi, kebutuhan anggaran untuk perlindungan sosial terus meningkat karena masih ada 26,3 juta penduduk miskin dengan perhitungan moderat, dan 40 persen penduduk miskin versi Bank Dunia.
Seharusnya ada upaya untuk mengecilkan gaji menteri dan kepala lembaga pemerintah, sehingga sense of crisis nya perlu dimunculkan.
Dirinya juga pesimis, penambahan gaji menteri akan memberantas korupsi, yang sebetulnya masalahnya ada di tata kelola. Khususnya transparansi dan akuntabilitas.
“Jadi selama menteri masih cari cari celah dari proyek pengadaan maka peluang korupsi akan terus terbuka,” tutup Bhima.
Sumber: kumparan.com
Artikel Terkait
Polisi Ungkap Modus Baru Residivis Curanmor di Tambora: Berpura-pura Jadi Kurir Makanan
Amanda Eka Lupita, Lulusan S2 Termuda UGM di Usia 22 Tahun: Kisah dan Kiat Suksesnya
Amazon Gempur Belanda dengan Investasi Rp 25 Triliun, Fokus ke AI dan Ekspansi Eropa
Cara Transfer Uang ke Luar Negeri via HP 2024: Aman, Cepat, & Anti Ribet