Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira juga mengatakan, dengan situasi ekonomi saat ini seharusnya gaji para menteri itu dipangkas.
“Gaji memang 19,5 juta per bulan, tapi coba lihat berapa tunjangan, plus fasilitas yang diberikan negara ke tiap menteri. Itu besar dan boros. Sementara target defisit anggaran tahun 2024 mau diturunkan jadi 2,16 persen,” tukas Bhima.
Belum lagi, kebutuhan anggaran untuk perlindungan sosial terus meningkat karena masih ada 26,3 juta penduduk miskin dengan perhitungan moderat, dan 40 persen penduduk miskin versi Bank Dunia.
Seharusnya ada upaya untuk mengecilkan gaji menteri dan kepala lembaga pemerintah, sehingga sense of crisis nya perlu dimunculkan.
Dirinya juga pesimis, penambahan gaji menteri akan memberantas korupsi, yang sebetulnya masalahnya ada di tata kelola. Khususnya transparansi dan akuntabilitas.
“Jadi selama menteri masih cari cari celah dari proyek pengadaan maka peluang korupsi akan terus terbuka,” tutup Bhima.
Sumber: kumparan.com
Artikel Terkait
Ahmed El Ahmed: Pahlawan Muslim Bondi Selamatkan Korban, Galang Dana Tembus Rp16 Miliar
Prabowo Tegaskan Indonesia Mampu Tangani Bencana Sumatra Tanpa Bantuan Asing
Paket Internet XL 2024: Panduan Lengkap Pilih Kuota Terbaik Sesuai Kebutuhan
Resbob Ditangkap di Semarang: Kronologi Lengkap & Pasal UU ITE yang Dijeratkan