Terkini Bisnis: JK Sentil Lonjakan Utang pada Pemerintahan Jokowi, Toko Buku Gunung Agung PHK Ratusan Pekerja

"Termasuk di dalamnya adalah pembangunan Ibu Kota baru Nusantara (IKN), kota berbasis hutan dan alam yang 70 persen adalah area hijau dan 80 persen sumber energinya berasal dari renewable energy," ujar Jokowi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara ketika memberikan pernyataan dalam side event forum Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) di sela-sela rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 bersama negara-negara mitra di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang.

Simak lebih jauh tentang IKN di sini.

4. Toko Buku Gunung Agung Dikabarkan PHK Ratusan Karyawan, Aspek: Hanya Dapat Kompensasi Satu Kali Gaji

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mendapatkan laporan pengaduan dan permohonan advokasi kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dan massal yang terjadi di PT GA Tiga Belas atau dikenal Toko Buku Gunung Agung. Aspek Indonesia merupakan induk organisasi dari serikat pekerja perusahaan toko buku itu.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat menilai PHK yang dilakukan manajemen Toko Buku Gunung Agung tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Baik secara proses maupun terkait dengan hak-hak normatif yang wajib dibayarkan oleh perusahaan,” ujar dia, lewat keterangan tertulis dikutip Ahad, 21 Mei 2023.

Mirah mengatakan berdasarkan laporan yang masuk, diperkirakan sebanyak 220 pekerja Toko Buku Gunung Agung di-PHK secara sepihak sejak 2020-2022. PHK juga diketahui akan masih berlanjut di tahun 2023 ini, dan diperkirakan menelan korban mencapai 350 pekerja.

Simak lebih jauh tentang PHK di sini.

5. Sebut Pemerintah Tak Perlu Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Pengamat: Potensi Gagalnya Lebih Besar

Ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan pembentukan Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak perlu dilakukan karena potensi gagalnya lebih besar. Pasalnya, menurut Achmad, Satgas Percepatan Investasi IKN ditujukan untuk menarik investor besar dari luar negeri.

"Tapi diprediksi akan gagal karena investor luar negeri tidak tertarik dengan skema IKN, di samping ada ancaman resesi global dan resiko geopolitik yang semakin membesar," ujar Achmad kepada Tempo, Sabtu, 20 Mei 2023. Belum lagi Indonesia memasuki tahun politik. "Investor kakap luar negeri tidak mau mengambil risiko akan potensi adanya perubahan politik."

Oleh karena itu, Achmad mengatakan sebaiknya pemerintah memaksimalkan fungsi Badan Otorita IKN saja. "Toh, mereka sudah terbentuk dan mereka yang mengendalikan infrastruktur dasar yang dibiayai APBN."

Simak lebih jauh tentang investasi di sini.

Sumber: tempo.co