Surya Paloh di Tengah Gerilya Partai Pemerintah untuk Jokowi 3 Periode

Surya yakin Jokowi yang sudah dia kenal lama, telah metelakkan dasar agar pembangunan negeri ini berjalan dalam progres yang cepat. "Kenapa kita tidak sambut itu? Jangan seakan-akan tidak ada satu pun ruang untuk dikoreksi. Saya pikir naif sekali kita," ujar Surya.

Kini setelah hubungan mereka retak, Jokowi mengakui belum ada rencana lagi untuk bertemu dengan Surya. Jokowi pun juga irit bicara menanggapi kekecewaan Surya atas hubungan mereka yang kini dingin. "Biasa saja, saya biasa saja," kata Jokowi di Jakarta Utara, 15 Mei lalu.

Cerita lengkap soal hubungan Surya Paloh dan Jokowi yang kian merenggang ini diungkap lebih lengkap dalam laporan Majalah Tempo edisi 14 Mei ini yang berjudul "Pisah Jalan Mantan Sekondan.

Selanjutnya awal mula keinginan Jokowi 3 periode...

Pada Februari 2022, saat Surya mengutarakan penolakan atas usulan Jokowi 3 periode, para pimpinan partai lain menyampaikan sikap berbeda. Usulan ini awalnya disampaikan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Bentuknya bukan Jokowi 3 periode, melainkan penundaan Pemilu 2024.

Tak lama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, ikut menyatakan dukungan atas usulan penundaan Pemilu 2024. "Berbagai survei menyebut angkanya (kepuasan terhadap Jokowi) di atas 73 persen," ujar Zulhas di Gedung Parlemen, Jumat, 28 Januari 2022.

Setelah itu, giliran Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengatakan pihaknya bakal meneruskan aspirasi soal perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga 2027 atau 2028. Aspirasi ini muncul setelah Airlangga berkomunikasi dengan petani sawit di Siak, Pekanbaru pada hari ini.

Dalam sesi tanya jawab, Airlangga mengatakan para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Siak menyatakan ingin adanya keberlanjutan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Sebab, mereka merasa kebijakan Jokowi yang telah meningkatkan harkat hidup petani sawit.

“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit,” kata Airlangga dalam keterangannya, Kamis, 24 Februari 2022.

Di lingkaran Istana, gerilya oleh sekelompok orang yang menyuarakan lagi soal perpanjangan masa jabatan presiden juga muncul. Isu ini sempat disinggung dalam pembicaraan antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md dengan Denny Indrayana, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kepada Denny, Mahfud bercerita bahwa ada politikus yang menemuinya. Politikus salah satu partai politik tersebut menyatakan kelompoknya telah siap mengadakan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR.

"Sekaligus melakukan perpanjangan ataupun pemilihan Presiden, sehingga tidak diperlukan lagi Pemilu 2024," kata Denny menceritakan omongan Mahfud. Skenarionya, Sidang Istimewa MPR diadakan saat Jokowi sedang melakukan kunjungan kenegaraan di luar negeri.

Atas gerakan politik demikian, kata Denny, Mahfud dengan tegas mengatakan, bahwa Jokowi telah memerintahkan untuk tetap mengadakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024. Mahfud pun meminta Denny dan masyarakat sipil untuk melakukan langkah-langkah advokasi agar Pemilu 2024 tidak gagal dilaksanakan.

"Dan yang lebih penting berlangsung secara jujur dan adil," kata Denny. Dihubungi terpisah, Denny enggan membuka idenitas politikus tersebut. Adapun pernyataan ini dibagikan oleh ahli hukum tata negara itu seminggu usai pertemuannya dengan Mahfud, yaitu pada Rabu, 1 Februari 2022.

Pilihan Editor: Soal Anies Baswedan, Surya Paloh Harap Jokowi Punya Visi dan Jiwa Besar

Sumber: tempo.co