REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menggelar pembicaraan empat mata dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai mendampingi Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) beraudiensi di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya, terdapat banyak hal yang dibahas dalam pembicaraan tersebut.
"Saya ada urusan lain tadi dengan bapak Presiden. Tadi sebentar setelah acara PSMTI tadi. Ya bicara macam-macam," kata Hary di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/5).
Saat ditanya apakah Jokowi meminta pandangan terkait pilpres, Hary mengatakan hanya membahas hal yang ringan. "Ndak tadi bicara yang enteng-enteng saja," ucap Hary.
Hary Tanoe juga membantah kabar adanya tawaran untuk menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. "Wah ada lagi itu kan rumor itu katanya siapa itu," ujarnya.
Selain itu, Hary juga membantah telah menyerahkan nama-nama kader Partai Perindo kepada Jokowi untuk dijadikan sebagai menteri. Hary sendiri menegaskan ingin fokus membangun Perindo.
"Saya hanya cukup membangun Partai Perindo, karena membangun partai itu butuh konsentrasi butuh fokus jadi saya tugas saya membangun partai supaya bisa menjadi partai yang besar," jelas dia.
Terkait capres dari Perindo, Hary Tanoe menilai masih terlalu dini untuk memutuskannya. Ia mengatakan akan mengkaji terlebih dahulu capres yang diusung oleh Perindo. Hary juga mengatakan telah melakukan komunikasi dengan semua partai.
"Terlalu pagi, saya harus bicara dengan teman DPP, kita kaji dengan baik baru kita putuskan... Nanti kita lihat ada berapa yang didukung, partai mana saja, kita mengambil sikap di salah satu itu," ujarnya.
Hary pun menargetkan akan mengumumkan capres yang didukung Perindo sebelum Juni. "Mudah-mudahan tidak lewat bulan Juni karena ini keputusan ini harus mateng," kata dia.
Sumber: news.republika.co.id
Artikel Terkait
Daftar 11 Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo: Djamari Chaniago, M Qodari, Naniek S Deyang
HEBOH! Data Bocor, Amerika Disebut Dalang Demo Chaos Nepal
Prabowo Dilaporkan Lantik Ahmad Dofiri Jadi Staf Ahli Presiden Bidang Kamtibmas
Tito Akui Anggaran Daerah Kadang Jadi Bancakan Kolusi DPRD dan Pemda