Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Komunikasi Pemerintah

Arifki juga mengingatkan, fenomena "wisata bencana" tidak lepas dari kosongnya ruang komunikasi pemerintah yang solid dalam penanganan bencana. Ketika narasi terkoordinasi dari pusat tidak kuat, ruang itu cenderung diisi oleh menteri secara individual sebagai bentuk menunjukkan kehadiran negara.

Masalah muncul ketika kehadiran itu dibarengi dengan produksi konten yang berlebihan, sehingga niat baik justru kehilangan legitimasi di mata masyarakat. "Presiden seharusnya tidak terus dibebani urusan persepsi dan komunikasi. Jika kementerian dan lembaga tidak menjalankan fungsi komunikasi dengan maksimal, seluruh sentimen negatif akan bermuara ke presiden," tegasnya.

Peringatan Langsung dari Presiden Prabowo

Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada Senin (15/12/2025), Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras. Ia menegaskan bahwa kunjungan ke daerah terdampak bencana tidak boleh sekadar menjadi ajang foto-foto atau pencitraan diri.

Kepala negara menyatakan prihatin dengan kecenderungan sebagian pihak menjadikan lokasi bencana layaknya "wisata bencana". "Saya mohon, jangan pejabat-pejabat, tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir. Kami tidak mau ada budaya wisata bencana," tegas Presiden Prabowo.

Kritik ini menjadi penegasan bahwa kinerja nyata dan koordinasi yang solid lebih diutamakan daripada pencitraan di tengah musibah yang dialami rakyat.