Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh: Desakan Usut Tuntas ke KPK
Anthony Budiawan, Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies), secara resmi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Desakan ini disampaikan menyusul pernyataan terbaru dari mantan Menko Polhukam, Mahfud Md.
"Desakan saya ini juga sekaligus berfungsi sebagai Pengaduan Masyarakat (Dumas) secara terbuka atas dugaan korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung kepada KPK," tegas Anthony kepada Monitorindonesia.com, Senin (20/10/2025).
Proyek Sarat Masalah Sejak Awal
Anthony menilai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sepanjang 142,3 km sejak awal telah penuh masalah dan sarat dengan indikasi korupsi. Ia menyayangkan respons KPK yang dinilainya lamban.
"Sungguh aneh kalau KPK masih mempertanyakan hal ini. Hal ini mencerminkan komisioner KPK saat ini tidak kompeten," ujarnya.
Indikasi Markup Biaya Proyek yang Kasar
Anthony membeberkan tiga poin utama dugaan korupsi. Pertama, adalah indikasi markup biaya. Biaya proyek KCJB disebut sangat tinggi. Awalnya, pihak China menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, atau setara 41,96 juta dolar AS per km.
"Nilai proyek ini jauh lebih tinggi dari proyek sejenis di China, yang hanya menelan biaya 17-30 juta dolar AS per km. Sebagai contoh, kereta cepat Shanghai–Hangzhou sepanjang 154 km hanya menelan biaya 22,93 juta dolar AS per km," bebernya.
Artinya, biaya proyek KCJB lebih mahal sekitar 19 juta dolar AS per km, atau kemahalan total sekitar 2,7 miliar dolar AS. Markup ini dinilai sangat kasar dan tidak profesional.
Proses Tender yang Dipertanyakan
Anthony juga mempertanyakan proses tender. Keikutsertaan Jepang dalam tender diduga hanya sebagai 'pendamping' untuk memenuhi prasyarat, sekaligus mengatrol harga penawaran China. Penawaran China yang awalnya 5,5 miliar dolar AS naik menjadi 6,02 miliar dolar AS, mendekati penawaran Jepang sebesar 6,2 miliar dolar AS.
Artikel Terkait
Desak Prabowo Reformasi Polri, Jenderal Gatot: Jangan Mendahului Kebijakan Presiden!
Luhut Ditegur Warganet: Jangan Coba Atur Presiden Prabowo!
Satu Tahun Prabowo-Gibran Memimpin: Jokowi Apresiasi dan Soroti Evaluasi Mendesak
Gugatan Ijazah Gibran Gagal Mediasi, Langsung Disidang Hari Ini!