Ia juga mengingatkan bahwa pemblokiran rekening dormant belum tentu efektif memberantas kejahatan keuangan. Sebab, pelaku kriminal bisa saja menyiasati regulasi yang ada, termasuk dengan kembali mengaktifkan rekening tersebut.
"Justru yang perlu ditelusuri adalah rekening-rekening yang dari awal sudah terindikasi digunakan dalam aktivitas kriminal. Itu yang harus jadi fokus," katanya.
Handi pun mengingatkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak di masyarakat atau bahkan melanggar hak asasi manusia. Terlebih, jika ternyata pemilik rekening tidak memiliki keterlibatan dalam tindak kejahatan apa pun.
"Kita tidak ingin kebijakan ini membuat gaduh. Negara harus hadir sebagai pelindung masyarakat, bukan malah menimbulkan keresahan. Hak atas dana tetap harus dijamin, karena pemblokiran sifatnya hanya proteksi dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang," jelas Handi.
Meski demikian, Handi menyatakan bahwa PKS mendukung penuh upaya PPATK dan aparat penegak hukum dalam menertibkan penyalahgunaan rekening. Termasuk maraknya kasus rekening diperjualbelikan, diretas, atau dana nasabah yang diambil secara ilegal.
"Semua upaya untuk melawan kejahatan keuangan tentu kita dukung. Asalkan tetap menjunjung hak warga negara dan tidak merugikan masyarakat secara luas," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Kontroversi Video Rektor UGM: Perbedaan Tahun Kelulusan Jokowi Dikritik Netizen