GELORA.ME -Usulan Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, soal gubernur dan wakil gubernur mendatang dipilih oleh presiden, dipatahkan argumentasinya oleh Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Menurutnya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur (pilgub) oleh presiden tidak memiliki dasar hukum, karena tidak termaktub di dalam konstitusi atau UUD 1945.
"Ide Cak Imin ini berpotensi mengangkangi konstitusi, berpotensi inkonstitusional," ujar Rifqi dikutip dari akun pribadinya di Instagram, pada Selasa, 30 Juli 2025.
Kendati mematahkan usul Cak Imin dengan mengacu pada UUD 1945, Rifqi melihat kemungkinan lain mengenai skema pilgub, dengan tetap memberikan kewenangan kepada presiden.
Artikel Terkait
Prabowo Subianto Gelar Pertemuan Rahasia dengan Oposisi, Bahas Kebocoran Anggaran Triliunan
Kaesang Pangarep Berjanji Keras di Rakernas PSI: Targetkan Kemenangan Besar di Pemilu 2029
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026