Mahfud Klaim Prabowo Sulit Proses Pemakzulan Gibran karena Ada Ancaman Terselubung dari Jokowi

Alasannya, karena mengingat kekuatan yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto lebih kuat dibandingkan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan tersebut.

"Kalau saya melihatnya ya, sekali lagi saya katakan, kalau sudut hukum moral itu bagus itu surat itu. Tapi dari sudut politik, lebih mungkin bagi saya minta maaf kepada yang sangat bersemangat, menurut saya agaknya tidak jadi itu pemakzulan," kata Mahfud, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (9/7/2025).

"Karena apa? Komposisi kekuatan. Pak Prabowo punya kekuatannya jauh lebih besar daripada yang minta pemakzulan ini (purnawirawan)," imbuhnya.

Kalaupun surat pemakzulan Gibran itu ditindaklanjuti, menurut Mahfud, prosesnya akan lama.

Kendati demikian, Mahfud mengatakan, hal tersebut bisa saja berubah dan tergantung Prabowo sendiri.

"Seumpama itu pun diproses, nanti perdebatannya akan lama. Tetapi ini politik, bisa saja berubah tiba-tiba dan perubahan tiba-tiba itu menurut saya tergantung pada Pak Prabowo."

"Kalau Pak Prabowo, 'ya sudahlah kalau memang begitu teruskan partai-partai bersikap sesuai dengan apa namanya keyakinan politik masing-masing. Saya tidak akan mengintervensi. Silakan dibahas Anda semua wakil rakyat'. Kalau Prabowo ngasih sinyal begitu aja kayaknya akan jadi," ujarnya.

Namun, menurut Mahfud, Prabowo tetap akan sulit mewujudkan pemakzulan Gibran itu, karena ada ancaman terselubung dari Joko Widodo (Jokowi).

"Tapi kan secara politik juga Pak Prabowo agak sulit ya mau melepas itu, karena saya menangkap ada ancaman terselubung dari Pak Jokowi," ucap Mahfud.

Mahfud pun menjelaskan alasannya mengatakan demikian karena sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung, pemakzulan wakil presiden itu harus sepaket dengan presidennya.

Padahal, kata Mahfud, Jokowi pasti sudah tahu, tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Ancaman terselubung tu begini. Ketika Pak Jokowi mengatakan, 'Eh, kalau mau menjatuhkan wakil presiden, gak bisa loh hanya wakil presiden. Itu satu paket gitu. Kita kan beda dengan Filipina. Filipina presidennya dipilih sendiri, wapresnya pilih sendiri gitu.' respons Pak Jokowi kan begitu," ungkapnya.

"Tapi saya yakin Pak Jokowi itu tahu bahwa menurut Undang-Undang Dasar itu bisa, bisa dimakzulkan tanpa memakzulkan presidennya itu bisa. Pak Jokowi tahu, karena pasal 7A itu bunyinya benar, presiden dan atau, dan atau itu bisa dan, bisa atau," jelas Mahfud.

Oleh karena itu, Mahfud pun menduga pernyataan Jokowi sebelumnya itu sebagai bentuk ancaman terselubung dari Jokowi kepada Prabowo.

"Itu bunyinya. Jadi bisa presiden sendiri lalu diganti oleh wakilnya, seperti Pak Harto, seperti Gus Dur diganti oleh wakilnya, Pak Harto diganti. Menurut saya ancaman terselubung, dia ingin mengatakan gitu, 'Pak Prabowo, kalau ini dibiarkan, ini kita dulu kan sama-sama dong', kan gitu kira-kira," ucapnya.

"Sehingga itu mungkin saya menganggapnya, boleh dong saya katakan itu, anggap itu ancaman terselubung. Itu mungkin akan menjadi political barrier ya, hambatan politik, beban politik bagi Pak Prabowo," sambung Mahfud.

Sumber: tribunnews