Dua Eks Menteri Jokowi Terjerat Kasus Hukum: Budi Arie Terlibat Judi Online, Yaqut Dalam Skandal Kuota Haji, Pilihan Ada Pada Prabowo!

GELORA.ME - Dua mantan menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjabat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tengah menjadi sorotan publik setelah diduga tersangkut kasus hukum besar.

Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, diduga terlibat dalam praktik judi online, sementara mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terseret dalam dugaan penyalahgunaan alokasi kuota haji tambahan.

Budi Arie Diduga Terima Jatah dari Situs Judi Online

Dalam persidangan kasus judi online yang tengah berlangsung, salah satu tersangka mengungkap bahwa Budi Arie yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika diduga menerima alokasi keuntungan sebesar 50 persen dari situs-situs judi yang seharusnya ditindak.

Menurut pengakuan tersangka, situs judi online yang seharusnya diblokir justru dibiarkan tetap aktif, diduga karena adanya “imbalan” tertentu.

Fakta ini memicu pertanyaan serius tentang integritas kebijakan pemberantasan judi online yang sebelumnya digaungkan oleh pemerintah.

Meski belum ada pernyataan resmi dari Budi Arie terkait dugaan tersebut, publik mendesak agar kasus ini diusut secara tuntas tanpa pandang bulu, termasuk jika melibatkan pejabat aktif.

Yaqut dan Skandal Kuota Haji Tambahan

Sementara itu, mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas juga menjadi sorotan setelah terkuaknya kembali skandal alokasi kuota haji tambahan yang diduga tidak transparan.

Kasus ini sempat diusut oleh Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI, namun belakangan tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan.

KPK dinilai tidak menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat terkait dugaan penyelewengan dalam pemberian kuota tambahan tersebut.

Kondisi ini membuat publik mempertanyakan konsistensi penegakan hukum oleh lembaga antirasuah tersebut.

Akibatnya, kini muncul gugatan praperadilan terhadap KPK karena dianggap lalai dalam menindaklanjuti kasus yang sudah lama menjadi perhatian publik.

Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa penanganan kasus korupsi yang menyeret dua eks menteri Jokowi ini merupakan ujian serius bagi Presiden Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

“Publik ingin melihat konsistensi. Jika Presiden Prabowo benar-benar berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, maka langkah tegas terhadap para menteri bermasalah harus segera dilakukan,” ujarnya dikutip dari channel Youtubnya, Senin 19 Mei 2025.

Rocky juga menyoroti dugaan adanya intervensi politik dalam penanganan kasus-kasus korupsi era Jokowi yang hingga kini tidak kunjung tuntas.

Menurutnya, jika Prabowo ingin membangun kepercayaan publik dan investor, maka langkah-langkah tegas terhadap para pejabat yang terlibat harus menjadi prioritas.

Desakan untuk segera melakukan reshuffle kabinet mulai mengemuka, terutama jika dugaan keterlibatan kedua menteri ini terbukti kuat.

Presiden Prabowo pun didorong untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas dan tidak hanya sebatas retorika.

Langkah tegas terhadap kasus ini akan menjadi penentu reputasi pemerintahan Prabowo di mata publik maupun dunia internasional.

Tanpa kepastian hukum, investor akan ragu menanamkan modal karena khawatir sistem hukum di Indonesia tidak berjalan adil dan profesional.

Dugaan keterlibatan Budi Arie dan Yaqut dalam kasus hukum ini semakin memperkuat tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih dan sistem hukum yang tegas.

Presiden Prabowo dihadapkan pada pilihan besar: menindak tegas atau kehilangan kepercayaan publik.

Apakah Presiden Prabowo akan berani mengambil langkah drastis dalam waktu dekat, termasuk reshuffle kabinet atau tindakan hukum terhadap menteri-menteri bermasalah?

Sumber: PorosJakarta