Ketua PDIP Tegaskan Dukungan ke Pemerintahan Prabowo: Bukan Gibran!

'Memanasnya' hubungan Jokowi dan keluarga dengan PDIP tak lepas dari dua belah pihak yang berseberangan pada Pilpres 2024 lalu.

Pekan lalu, Jokowi mengatakan dirinya sudah lama mendiamkan berbagai serangan dari berbagai pihak, termasuk PDIP. Namun ia menegaskan kesabaran tersebut ada batasnya.

"Saya itu udah diem lho ya. Difitnah saya diam, dicela saya diam,dijelekkan saya diam, dimaki-maki saya diam. Sayangalah terus lho. Tapi ada batasnya," kata dia kepada wartawan di kediamannya, kediamannya di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/3).

Jokowi juga membantah tudingan dirinya pernah mengirim utusan untuk meminta PDIP agar tidak memecatnya.

"Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, biar jelas. Siapa? Siapa?" kata Jokowi.

Konflik tanah adat di Sumut

Pada kesempatan itu,  Rapidin juga menyoroti permasalahan tanah adat yang kerap kali menjadi sengketa di Sumatera Utara. 

Ia mengingatkan para kader PDIP untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, yang sering kali terabaikan.

"Karena sekarang ini hak masyarakat terhadap tanah adat banyak dikomplain oleh pengusaha menjadi hak miliknya. Jadi ini kita sarankan para anggota DPRD yang kami hormati untuk memperjuangkan hak hak masyarakat," ucapnya.

Menurutnya PDIP akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat, terutama masyarakat yang kurang mampu dalam mendapatkan keadilan, baik di bidang hukum maupun pemerintahan. 

Rapidin menekankan bahwa partai ini berkomitmen untuk menjadi wakil rakyat yang tidak hanya sekadar memberikan dukungan politik, tetapi juga berperan aktif dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat.

"Karena masyarakat ini tidak semua nya mengerti tentang hukum, tidak semuanya mengerti mengadu ke mana. Oleh karena itu fraksi PDI-P merupakan perpanjangan masyarakat untuk membela hak hak masyarakat. Jadi ini arahan ibu ketum untuk kita berjuang di garda terdepan untuk melindungi masyarakat kita," paparnya.

Sumber: CNN