Kenaikan Pangkat Teddy Indra Wijaya Ancam Meritokrasi TNI

GELORA.ME -Kenaikan pangkat Letnan Kolonel (Letkol) yang disandang Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, abituren Akademi Militer (Akmil) tahun 2011 menuai sorotan 

Menurut Direktur Indonesia Defense Watch (IDW), Malkin Kosepa, kenaikan pangkat tersebut berpotensi merusak prinsip meritokrasi dalam institusi TNI, yang seharusnya berlandaskan pada kinerja, kompetensi dan masa dinas yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Meritokrasi dalam tubuh TNI harus dijaga dengan ketat agar institusi ini tetap profesional dan bebas dari intervensi politik atau kepentingan tertentu. Kenaikan pangkat seorang perwira harus didasarkan pada aturan yang jelas, bukan semata karena jabatan prestise di luar struktur TNI aktif," ujar Malkin Kosepa dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Maret 2025. 

Malkin menjelaskan bahwa dasar hukum kenaikan pangkat dalam TNI telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Panglima TNI No. 40 Tahun 2018 tentang Kepangkatan Prajurit TNI. 

"Dalam regulasi tersebut, kenaikan pangkat seorang perwira harus memenuhi syarat tertentu, termasuk masa dinas, pendidikan militer, dan prestasi. Oleh karena itu, promosi pangkat di luar ketentuan tersebut berisiko mencederai sistem pembinaan karier di dalam TNI," jelasnya. 

Selain itu, ia menegaskan bahwa posisi Sekretaris Kabinet adalah jabatan sipil yang berada di lingkungan pemerintahan, bukan dalam struktur organisasi TNI. 

"Dengan demikian, seorang perwira yang ditugaskan di jabatan tersebut semestinya berada dalam status perbantuan (BKO) tanpa otomatis memperoleh kenaikan pangkat di institusi militer, apabila aturan ini  dilonggarkan, maka akan menjadi preseden buruk bagi sistem kepangkatan di TNI," imbuhnya.

Lebih lanjut, Malkin menyoroti kemungkinan adanya implikasi hukum dari kebijakan ini, terutama terkait asas kesetaraan dalam promosi jabatan militer.