GELORA.ME -Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf diminta belajar lagi terkait konstitusi.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar merespons pernyataan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang mengkritik pembentukan Pansus Haji 2024.
Cak Imin, sapaan Ketum PKB menyebutkan, Pansus Haji 2024 merupakan hasil kesepakatan rapat yang melibatkan berbagai fraksi di DPR RI.
"Pertama kali memutuskan perlunya Pansus Haji itu dalam rapat di Makkah oleh semua anggota DPR dari berbagai Fraksi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Golkar, Pak Lodewijk dan dihadiri oleh Yaqut sebagai Menteri Agama," kata Cak Imin dikutip dari akun X miliknya, Kamis (8/8).
Cak Imin mengingatkan kepada semua pihak, termasuk PBNU, untuk memahami dan belajar lebih dalam tentang konstitusi serta mekanisme kerja di DPR.
Sebab semua keputusan yang diambil dalam pembentukan Pansus Haji sudah sesuai dengan konstitusi dan aturan yang berlaku.
Artikel Terkait
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Komunikasi Pemerintah
Said Didu Peringatkan Prabowo Soal Kudeta Sunyi, Soroti Tindakan Kapolri Listyo Sigit