GELORA.ME -Presiden Joko Widodo merupakan tokoh yang harus bertanggung jawab dengan menegur Menteri BUMN Erick Thohir atas kondisi PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang terlilit utang jumbo sebesar Rp82 triliun.
Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons komisaris dan direksi Waskita Karya yang malah menikmati remunerasi miliaran rupiah di tengah utang besar.
"Presiden harus bertanggungjawab dan menegur Menteri BUMN," kata Hari kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu (4/8).
Namun demikian, menurut Hari, Presiden Jokowi tidak berani melakukan evaluasi di sisa akhir jabatannya.
Artikel Terkait
KPK Geledah 3 Lokasi & Amankan Dokumen Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Dokter Tifa Kritik Gelar Perkara Ijazah Jokowi: Hanya Ditunjukkan 10 Menit, Tidak Boleh Disentuh
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024