Amien Rais Kaget dan Marah Muhammadiyah Terima Tawaran Tambang, Ajak Istighfar Karena Itu Penuh Racun dan Berbisa

 “Yakin Insyaallah kalau dibawa ke sidang tanwir maka keputusannya pasti cabut kembali ya penerimaan Muhammadiyah ya terhadap izin Pertambangan batubara itu,” tandasnya.  Terakhir, Amien Rais mengajak Muhammadiyah untuk perbanyak istighfar. 

“Istighfarlah sebanyak mungkin ya Insyaallah dengan istighfar itu Allah akan menunjukkan jalan yang lebih terang lebih cerah lebih jelas membedakan mana yang hak mana yang batil mana yang penuh manfaat dan mana yang penuh mudharat,” saran Amien Rais. 

 Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan, salah satunya NU dan Muhammadiyah. 

Hal ini dikatakan oleh Jokowi sebagai bentuk pemerataan ekonomi dilakukan oleh pemerintah. "Kita ingin keadilan ekonomi," ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dikutip, Minggu (28/7/2024). 

Keputusan tersebut dikatakan muncul setelah melakukan berbagai dialog saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke banyak pondok pesantren dan masjid. 

Pada akhirnya, pemerintah menerima aspirasi masyarakat yang memang salah satu pembahasannya terkait regulasi izin usaha tambang diputuskan untuk diberikan kepada ormas keagamaan. 

"Waktu saya datang ke pondok pesantren, berdialog di masjid, itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan itu diberikan peluang untuk juga bisa mengelola tambang," katanya. 

Namun, Presiden Jokowi menyatakan ormas keagamaan tidak sembarangan dalam memanfaatkan izin pengelolaan tambang. Ia mengatakan pihak yang berwenang mengurus usaha tambang terletak di badan usaha yang dimiliki ormas tersebut.

 Misalnya ormas keagamaan tersebut mempunyai perseroan terbatas (PT) atau CV sebagai syarat mengelola IUP. "Tetapi bukan (diberikan kepada) ormasnya, (melainkan) badan usaha yang ada di ormas itu, baik koperasi maupun PT dan CV dan lain-lain," katanya. 

"Jadi, kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu. Tidak. Kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," lanjutnya.

 Kemudian Nahdlatul Ulama akhirnya menerima tawaran tersebut. Kini, PP Muhammadiyah kabarnya juga akhirnya memutuskan menerima tawaran kelola tambang itu. 

Keputusan tersebut berawal dari ungkapan Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Namun, saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut enggan menjawab.

 Sementara, Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief mengatakan PP Muhammadiyah akan segera mengumumkan secara resmi soal sikap lembaga perihal izin konsesi tambang.

 "Nanti aja yang resmi saja, ya. Nanti diumumkan. Nanti aja minggu resminya," tandasnya. PP Muhammadiyah langsung membahas soal konsesi tambang dan beberapa program strategis lainnya melalui gelaran konsolidasi nasional.

 PP Muhammadiyah membicarakan soal konsesi tambang di gelaran konsolidasi nasional di Masjid Walidah Dahlan, kampus Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Acara yang diadakan PP Muhammadiyah berlangsung secara tertutup dan hanya dilakukan pihak internal. 

Pada hari ini, Minggu (28/7/2024) Muhammadiyah dikabarkan akan memberikan pernyataan resmi mengenai tawaran kelola tambang dari pemerintah.

 "Mohon maaf kalau tidak bisa mengikuti, namun akan dibuatkan konferensi pers,"Kepala Kantor PP Muhammadiyah Arif Nur Kholis

Sumber: tvOne 

SEBELUMNYA