GELORA.ME -Partai politik tidak memiliki hak apalagi sampai melakukan intervensi dalam pemilihan Pimpinan DPD RI. Pada prinsipnya, pemilihan pimpinan adalah hak setiap anggota.
Begitu dikatakan Direktur Executive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa mengomentari beredarnya foto pertemuan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Adapun pertemuan LaNyalla dengan Hasto, dicurigai sebagai langkah menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.
"Secara normatif partai politik tidak punya hak untuk mengintervensi kepemimpinan di DPD. Hak sepenuhnya ada pada anggota," kata Abubakar kepada wartawan, Sabtu (27/7).
Di sisi lain, Abubakar memandang wajar jika manuver seperti pertemuan-pertemuan terjadi jelang pemilihan pimpinan DPD. Sehingga, hal lumrah jika publik menaruh curiga bahwa pertemuan LaNyalla dengan Hasto sebagai upaya mempertahankan kursi Ketua DPD.
Sementara itu, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (Spin), Igor Dirgantara, menyesalkan jika pertemuan itu memang benar-benar untuk menyusun kekuatan dalam mempertahankan posisi Ketua DPD.
Igor menyebut jika upaya keduanya telah merusak demokrasi yang sudah berjalan dengan baik di Tanah Air. Menurutnya, La Nyalla sebagai pucuk pimpinan Senator sudah seharusnya memberikan contoh yang baik dalam berdemokrasi.
"Itu sesuatu yang merusak demokrasi, karena ketua DPD itu seharusnya menegakkan demokrasi," pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Penggugat Kecewa Jokowi Absen Mediasi Dugaan Ijazah Palsu di PN Solo, Sebut Tak Ada Itikad Baik
Jokowi Lapor ke Polisi Soal Ijazah, Roy Suryo Didukung Sejumlah Aktivis
BREAKING NEWS! Jokowi Datangi Polda Metro Jaya Laporkan Roy Suryo Cs Terkait Kasus Tudingan Ijazah Palsu
Erick Thohir Menilai Korupsi di Kementerian BUMN Tidak Bisa Dihilangkan, Kenapa Begitu?