GELORA.ME -Sejumlah kalangan masyarakat tidak setuju dengan ide pemerintah memangkas gaji karyawan swasta dan ASN untuk tabungan perumahan rakyat (Tapera) sebesar 3 persen.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan perumahan dan lahannya terlebih dahulu sebelum memangkas uang dan hak rakyat.
"Jangan pernah pemerintah memotong uang rakyat tanpa izin dan tanpa konsultasi publik apalagi kalau persepsi publik trustnya rendah," tegas Mardani di acara diskusi virtual Tapera : Bisakah Jadi Solusi? Jumat malam (31/5).
Pemerintah juga diminta untuk menjelaskan secara rinci bagaimana mekanisme Tapera itu sebelum memotong gaji rakyat secara sepihak.
Artikel Terkait
KPK Selidiki Korupsi Whoosh: Proyek KCJB Busuk Sejak Awal, Biaya Membengkak 3x Lipat!
Dugaan Markup Proyek Whoosh Rp113 T: Benarkah Biayanya Berlipat Dibanding Kereta Cepat Arab Saudi?
Jokowi Buka Suara Soal Whoosh, Fokus Atasi Macet Tapi Diam Soal Isu Markup & Utang
Alasan Jokowi Pecat Andrinof Chaniago: Whoosh yang Bikin Ruwet!