GELORA.ME -Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud Ristek) didesak mencabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri atau PTN.
Desakan disampaikan Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM), Ari Aprian Harahap, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Minggu (26/5).
Menurutnya, polemik kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) bersumber dari Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024. Aturan itu membuka ruang atas mahalnya Biaya Kuliah Tunggal (UKT), Uang Kuliah Tunggal (UKT), dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI).
"Kami mendesak Menteri Nadiem Makarim membatalkan Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 yang memicu kenaikan uang kuliah secara fantastis," tegas Ari.
Kemdikbud Ristek, kata dia, seharusnya mengeluarkan aturan yang dapat menjadikan pendidikan bisa dinikmati seluruh kalangan masyarakat sesuai amanah UUD 1945.
"Kita ketahui bersama, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, tapi Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 mengubahnya seolah pendidikan menjadi lahan bisnis," tegasnya lagi.
Artikel Terkait
RTM Salah Sebut Prabowo sebagai Jokowi di KTT ASEAN, Disebut Ceroboh
Roy Suryo Kritik Gibran: Acara Mancing di Hari Sumpah Pemuda Dinilai Tak Pantas
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat