Dewas KPK Disebut Keliru Tafsirkan Aturan Kedaluwarsa Laporan

GELORA.ME -Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tidak mengerti penafsiran aturannya sendiri karena tetap memproses laporan masyarakat terkait Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron yang sudah lebih dari satu tahun atau sudah kedaluwarsa.

Menurut Guru Besar Hukum Tata Negara, Profesor Juanda, substansi peristiwa yang dilakukan Ghufron harus jelas, apakah perilakunya ada kaitannya dengan jabatan di KPK atau tidak. Di mana dalam hal ini terkait Ghufron yang membantu seorang PNS di Kementerian Pertanian yang terkendala mutasi.

"Mungkin dalam rangka untuk menggali, maka Dewas tentu merespons atas adanya aduan atau laporan. Nah cuma secara formil, apakah ini masih tenggang waktu yang cukup dan sah secara hukum? Ternyata kalau saya baca tadi, bahwa kejadian itu terjadi di Maret 2022," kata Prof Juanda kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (29/4).

Prof Juanda pun menyoroti terkait Peraturan Dewas 4/2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku KPK. Dalam Pasal 23 berbunyi "Laporan dan/atau temuan atas dugaan terjadinya pelanggaran dinyatakan daluwarsa dalam waktu 1 tahun sejak terjadinya atau diketahuinya dugaan pelanggaran".

"Dewas itu kan sebagai wasit, sebagai penilai, masa sejak diketahui Dewas (tidak diproses). Itu kan tidak memberikan kepastian hukum. Kalau nanti Dewas tahunya 2 tahun lagi? Menurut saya secara prinsip hukum atau bahasa hukumnya menimbulkan ketidakpastian dan juga tidak memberikan keadilan baik terlapor maupun yang melaporkan," jelas Prof Juanda.

Menurut penafsiran Prof Juanda, pengertian "sejak diketahui" adalah sejak diketahui oleh seseorang yang mengetahui kejadian tersebut, bukan sejak dilaporkan ke Dewas.

"Jadi kalau ditafsirkan diketahui Dewas, menurut saya keliru secara hukum penafsirannya, ini tidak benar. Jadi penafsiran Dewas di sini saya kira menurut saya sejak diketahui Dewas itu sangat fatal pemahamannya, sangat keliru pemahamannya dari aspek norma hukum," terang Prof Juanda.