Toh, kata Rokhmin, Jokowi pada akhirnya hanya mengungkap janji manis kepada para bakal capres ketika kepala negara akan berlaku netral pada Pilpres 2024.
"Jadi, janji manis waktu mengumpulkan tiga capres, ya, kan, di Istana Negara bahwa dia akan berlaku netral, pada pelaksanaannya, malam hari sudah dia mengingkari dengan Wamendes mengumpulkan apa namanya gerakan politik. Jadi, saya kira negara ini terlalu mahal, rakyat kita terlalu kasihan untuk jatuh miskin kalau dipimpin pembohong," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu.
Rokhmin mengatakan pekerjaan rumah kepala negara di sektor ekonomi dan teknologi masih banyak ketimbang mengurusi perpolitikan.
Rokhmin menyatakan perkembangan teknologi di Indonesia membuat tanah air hanya dipandang sebagai negara kelas tiga.
"Teknologi kita pun masih kelas tiga. Artinya suatu bangsa kebutuhan teknologi lebih dari 70 persen impor. Kalau negara maju atau teknologi inovator country, itu lebih dari 70 persen teknologi diproduksi negara sendiri," katanya.
Kemudian, kata Rokhmin, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai target yang seharusnya mencapai sekitar 8 persen.
"Jadi sejak zaman SBY sampai 2019 kita hanya tumbuh 5 persen, menurut ekonom ini parah. Potensi Indonesia seharusnya 8 persen," dia menambahkan.
Selain itu, kata Rokhmin, jurang kesenjangan di Indonesia begitu lebar antara si kaya dan miskin dan membuat negara menjadi terburuk ketiga.
"Ini kesenjangan Indonesia dalam kaya dan miskin terburuk ketiga di dunia. Di mana satu persen orang terkayanya menguasai 46 persen kekayaan negara," kata dia.
Sumber: gesuri
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bantah OTT Kejaksaan: Ini Faktanya