Indikasi lainnya, lanjut Sirra, Jokowi dikhawatirkan akan menggunakan seluruh alat kekuasaan negara untuk pemenangan Pilpres 2024. Hal ini terlihat dari beberapa rentetan sikap cawe-cawe para pejabat negara di kementerian dan lembaga, yang berperan secara aktif untuk pemenangan salah satu pasangan capres dan cawapres.
"Fakta lainnya sejumlah pejabat negara di Kementerian terlibat cawe-cawe secara langsung untuk Pilpres ini. Kemudian bagaimana Kominfo digunakan sebagai instrumen untuk mengontrol alur komunikasi terhadap pihak-pihak yang dianggap berseberangan, dan sejumlah pejabat di kementrian lain ikut menggalang dan mengorganisir untuk pemenangan salah satu calon," papar Sirra.
Sebagai orang dekat dalam lingkaran Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019, Sirra Prayuna mengaku kecewa dengan langkah politik Jokowi saat ini. Ia menyebut, Jokowi melenceng jauh dari semangat reformasi untuk membangun negara demokratis.
Ia pun menganggap, hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas minimal usia capres-cawapres, didiga
Jokowi memiliki ambisi untuk membangun politik dinasti.
"Saya melihat dan merasakan Jokowi hari ini diujung kekuasaannya sudah sangat melenceng jauh dari semangat reformasi. Mulai dari dugaan permintaan tiga periode, perpanjangan masa jabatan, dan fakta hari ini memaksakan anaknya nyapres. Itu satu rangkaian dari pikiran Jokowi untuk terus berkuasa dengan membangun politik dinasti," pungkas Sirra.
Sumber: jawapos
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bantah OTT Kejaksaan: Ini Faktanya
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Tetap Jadi Anggota Dewan