Menurutnya, panggilan untuk memecat Jokowi menjadi sulit karena posisinya sebagai presiden dan perasaan bahwa Jokowi mungkin gagal meyakinkan anaknya untuk tetap di PDIP.
"Kalau Kaesang mengambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, beliau kan presiden," kata Deddy dikutip Minggu (24/9/2023).
Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, tercantum ketentuan bahwa anggota keluarga dari kader partai tidak boleh menjadi anggota partai lain.
Menurut berbagai pihak, sanksi pemecatan terhadap Jokowi dianggap penting agar PDIP tetap memegang prinsip-prinsip yang telah mereka buat dalam AD/ART partai.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah PDIP akan menerapkan sanksi yang sama kepada Jokowi seperti yang mereka lakukan pada anggota lain yang melanggar peraturan tersebut.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Fakta Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
Kritik Prabowo Soal Wisata Bencana: Sinyal Tegas Konsolidasi Kabinet dan Komunikasi Pemerintah
Said Didu Peringatkan Prabowo Soal Kudeta Sunyi, Soroti Tindakan Kapolri Listyo Sigit