GELORA.ME - Warga Nahdlatul Ulama (NU) dibuat murka dengan usulan yang disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Lukmanul Khakim. Pasalnya, partai politik pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar diusulkan berubah nama dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan menjadi Koalisi PBNU.
Nama Koalisi PBNU sendiri mengacu pada singkatan dari Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945.
Ketua Umum Jamaah Yasinan Nusantara (Jayanus), yang juga Kader NU, Idham Cholid mengatakan bahwa publik memahami penggunaan akronim PBNU itu hanya untuk kepentingan elektoral untuk meyakinkan warga Nahdliyin.
"Mereka selalu bawa nama dan simbol NU. Ini juga menjadi bukti bahwa mereka masih selalu under estimate, menganggap warga NU bodoh, hanya bisa ditipu dengan cara berpolitik seperti itu," ujarnya seperti dikutip Times Indonesia-jaringan Suara.com.
Ia menyatakan, seharusnya partai politik serta politisi melakukan ikhtiar agar nilai-nilai yang terkandung dalam pilar kebangsaan bisa diaktualisasikan secara nyata, bukan hanya menjadikannya simbol.
"Menjadi gerakan politik yang lebih berbudaya, memberdayakan rakyat, dan mengokohkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Bukan sebaliknya, sekadar gerakan simbolik belaka," jelasnya.
Masih menurutnya, penggunaan nama tersebut untuk kepentingan politik praktis merupakan bentuk monopoli yang tidak mencerdaskan, bahkan hanya mengeksploitasi simbol-simbol untuk mengelabui masyarakat.
Tak hanya itu, Idham juga mengungkapkan, bahwa akronim PBNU populer di kalangan kiai-kiai NU untuk mensosialisasikan empat pilar kebangsaan tersebut. Selain itu juga sebagai bentuk kreativitas untuk lebih memudahkan pilar kebangsaan yang benar-benar dijiwai dan dihayati menjadi laku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Kontroversi Video Rektor UGM: Perbedaan Tahun Kelulusan Jokowi Dikritik Netizen