Resmi Tinggalkan Anies Baswedan, Pengamat: Mazhab Demokrat Adalah AHY Harus Jadi Cawapres

“Ini yang dipersoalkan oleh Demokrat ketika keluar dari KPP adalah minta kesetaraan, menurut saya dalam politik tidak ada kesetaraan, di KPP jelas saham itu terbesar ada di NasDem, kemudian ketika ada yang ingin menjadi nahkoda juga akan pecah, kita tahu kalau di PDIP semua ditentukan oleh Megawati bukan Ganjar,” tambahnya.

Menurut Ginting, manuver Demokrat cabut dukungan dari Anies pasca pemilihan Muhaimin akan punya dampak serius.

Ginting menilai Demokrat akan banyak dapat musuh. Hal ini terkait dengan terbatasnya langkah demokrat setelah cabut dari Anies. Rekam jejak Demokrat di dua kubu lain menurut Ginting tak punya catatan yang baik.

“Apa mungkin ke Prabowo? Di situ King Makernya Jokowi. Kedua, secara implisit bahkan eksplisit Partai Demokrat menerjemahkan upaya kudeta kepada staff presiden Moeldoko untuk Kudeta Demokrat juga di belakangnya ada Jokowi, apa mungkin gabung di situ ada Jokowi dan Moeldoko. Di 2019 ada pernyataan mengejutkan dari Partai Demokrat di mana Prabowo dituding sebagai Jenderal Kardus, jadi musuhnya banyak. Ada Jokowi, Prabowo dan Moeldoko,” jelasnya.

“Katakanlah Prabowo mempersilakan barangkali untuk menambah suara, tapi menurut saya kita ingat dalam Pemilu 2014 dan 2019 ada luka hati Prabowo ketika Demokrat setengah hati mendukung Prabowo di 2014 padahal ada besannya (Hatta Rajasa) tapi tidak didukung, begitu juga di 2019 di saat akhir berharap Prabowo berpasangan dengan AHY tapi munculnya dengan Sandi,” tambahnya.

Demokrat Tak Syaratkan AHY Jadi Cawapres

Sementara itu, Demokrat mengungkapkan pihaknya tidak akan mempersyaratkan agar AHY jadi Cawapres di koalisi lain.

"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/23).

Sumber: suara