PDIP sendiri pernah bersuara soal wacana aturan ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto misalnya yang tegas menyatakan sikap pihaknya terkait RUU Perampasan Aset.
"Sikap PDIP sangat jelas, apalagi sejarah menunjukkan PDI Perjuangan ini, kan, lahir sebagai suatu antitesis dari pemerintahan Orde Baru yang sarat akan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itulah roh yang ikut mendorong lahirnya PDI Perjuangan," ujar Hasto kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4).
Belum ada ucapan eksplisit apakah mereka mendukung ataupun menolak wacana ini, namun pihaknya menyebutkan bahwa mencegah tindakan korupsi tidak selesai hanya dengan pembuatan Undang-undang (UU). Namun, harus melihat lebih dulu RUU Perampasan Aset secara substansif.
Sumber: suara
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
MKD DPR Tolak Pengunduran Diri Rahayu Saraswati, Dituding Cari Muka ke Prabowo
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas