GELORA.ME -Gerakan Aliansi Aksi Sejuta Buruh di depan Istana Kepresidenan RI dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada dasarnya mewakili aspirasi rakyat yang dalam kondisi semakin sulit.
Kesulitan itu diakibatkan kenaikan harga-harga, pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi, hingga biaya pendidikan yang semakin mahal.
Begitu pidato tokoh nasional DR. Rizal Ramli di hadapan aksi buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Kamis (10/8).
“Gerakan buruh hari ini adalah untuk menyuarakan Ampera, amanat penderitaan rakyat,” tegasnya.
Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur ini mengurai bahwa omnibus law, UU Cipta Kerja dan UU Kesehatan, adalah pintu masuk bagi perbudakan modern.
Wujudnya, berupa outsourcing seumur hidup tanpa jaminan kesejahteraan, jaminan untuk keluarga, dan jaminan masa tua.
“Alasan dibikinnya omnibus law ini juga sangat mengada-ada. Fiktif. Karena tidak ada kegentingan ekonomi,” tegas mantan Menko Kemaritiman itu.
Dia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia dikatakan genting jika terjadi krisis fiskal dan moneter. Seperti yang terjadi pada tahun 1998, yaitu minus 12,7 persen. Di mana nilai tukar rupiah anjlok dari Rp 2.500 menjadi Rp 15.000 per dolar AS.
Alasan penyederhanaan perizinan birokrasi agar tidak tumpang tindih, juga mengada-ada. Pasalnya, omnibus law justru membuat UU memiliki ketebalan hingga 1.000 halaman dengan 500 halaman penjelasan.
Artikel Terkait
Gerindra Siap Tampung Gelombang Besar Kader Projo, Dasco: Kita Siap!
Projo Ganti Logo: Tak Pakai Wajah Jokowi Lagi, Ini Alasannya
Usulan Double Track Megawati vs Kereta Cepat Whoosh: Polemik Utang dan Prioritas
Kasus Ijazah Jokowi: Polda Metro Segera Gelar Perkara, Tersangka Akan Ditetapkan