Marwan pun mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk tidak mengangkat orang yang diduga melakukan korupsi menjadi Dirut ataupun jabatan lainnya.
"Alat buktinya itu sudah lebih dari cukup. Jadi karena dilindungi secara zalim saja oleh KPK dan mungkin tekanan dari pemerintah maka Ahok itu bisa bebas," kata Marwan.
Jika Ahok benar dijadikan sebagai Dirut Pertamina, Marwan menilai, hal tersebut mengusik rasa keadilan masyarakat.
"Apalagi Pertamina itu 100 persen masih punya negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, saya kira ini melecehkan hukum, keadilan, dan rasa keadilan masyarakat. Itu yang paling penting untuk kita suarakan," pungkas Marwan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Prabowo Subianto Gelar Pertemuan Rahasia dengan Oposisi, Bahas Kebocoran Anggaran Triliunan
Kaesang Pangarep Berjanji Keras di Rakernas PSI: Targetkan Kemenangan Besar di Pemilu 2029
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026