Marwan pun mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk tidak mengangkat orang yang diduga melakukan korupsi menjadi Dirut ataupun jabatan lainnya.
"Alat buktinya itu sudah lebih dari cukup. Jadi karena dilindungi secara zalim saja oleh KPK dan mungkin tekanan dari pemerintah maka Ahok itu bisa bebas," kata Marwan.
Jika Ahok benar dijadikan sebagai Dirut Pertamina, Marwan menilai, hal tersebut mengusik rasa keadilan masyarakat.
"Apalagi Pertamina itu 100 persen masih punya negara dan menjalankan tugas konstitusional. Jadi tugas konstitusional kalau dikelola, dipimpin pengelolaannya oleh terduga koruptor, saya kira ini melecehkan hukum, keadilan, dan rasa keadilan masyarakat. Itu yang paling penting untuk kita suarakan," pungkas Marwan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Said Didu Beberkan Alasan Proyek Kereta Cepat Busuk: Luhut Sebut Ada yang Mulai Buang Badan
Gerakan Sistematis Menyerang NU: Bukti-Bukti Koordinasi yang Terungkap
Audit Whoosh: Solusi Tepat untuk Hindari Politisasi Proyek Strategis
KPK Jangan Cuma Tunggu Laporan, Usut Tuntas Dugaan Skandal Proyek Whoosh!