GELORA.ME - Reshuffle kabinet Indonesia maju sudah lama berembus kencang tapi baru sekarang di eksekusi oleh presiden Joko Widodo atau Jokowi, lumayan cukup lama baru dilakukan perombakan kabinet, tentu saja karena memperhitungkan politik Nasdem apa dampaknya terhadap kondusifitas pemerintahan yang sudah di penghujung tahun.
"Melihat Pemerintah sekarang lebih kepada bagi- bagi 'kue kekuasaan' meskipun pos anggaran pengeluaran negara terus membengkak yang ujungnya harus berutang/ pinjam lagi, kepada negara asing untuk menutupi defisit anggaran negara, karena pos anggaran negara buat peruntukan gaji cukup besar, "kritik pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA)," kata Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta (17/07).
"Okelah, tak masalah buat presiden Jokowi karena sejatinya yang mencari uang itu adalah tupoksi menteri keuangan republik Indonesia. Seperti aji mumpung selagi masih dipercaya berutang maka akan lebih enak berutang. Tak hirau bagaimana cara membayar utang tersebut dikemudian hari. Apakah itu termasuk menjual harta warisan bangsa Indonesia yakni kekayaan alam Indonesia," terang mantan fungsionaris DPP KNPI itu.
"Berhutang cara cepat buat menutupi defisit neraca anggaran keuangan negara, lalu dengan enteng akan menaikkan pajak, biaya masuk barang impor yang intinya semua dipajaki oleh pemerintah. Inilah cara yang paling gampang buat pejabat negara. Itulah enaknya jadi pejabat negara, rakyat dipaksa kerja 'rodi' mirip dengan masa penjajahan," ungkap Silaen.
 
                         
                                 
                                             
                                             
                                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
Artikel Terkait
KPK Diminta Usut Tuntas Kasus Whoosh, Libatkan Mantan Pejakat
Rismon Sianipar Klaim Prabowo Tahu Soal Ijazah Gibran: Fakta dan Perkembangan Terbaru
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: DPR Dukung KPK Usut Tuntas
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Bantah OTT Kejaksaan: Ini Faktanya