"Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara dia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan," sambungnya.
Lebih lanjut, AHY menyebut bisnis itu akan semakin tidak etis ketika dilakukan dengan menggunakan anggaran negara. Terlebih jika pejabat yang dimaksud turut berperan dalam penyusunan APBN.
"Ini namanya 'jeruk makan jeruk' atau 'berburu di kebun binatang'. Karenanya, Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," pungkas AHY.
Sumber: viva
Artikel Terkait
Ustaz Abdul Somad (UAS): Dari Penolakan Cawapres hingga Dukungan Politik yang Berujung OTT KPK
Polemik Utang Kereta Cepat Whoosh: Puan Maharani Tegaskan DPR dan Pemerintah Akan Bahas Tuntas
Nasib Gubernur Riau Abdul Wahid Usai OTT KPK 2025: Uang Rp1 Miliar Disita
Luhut Disebut Dewa Penyelesai Proyek Kereta Cepat Whoosh, Ini Faktanya