"Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara dia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan," sambungnya.
Lebih lanjut, AHY menyebut bisnis itu akan semakin tidak etis ketika dilakukan dengan menggunakan anggaran negara. Terlebih jika pejabat yang dimaksud turut berperan dalam penyusunan APBN.
"Ini namanya 'jeruk makan jeruk' atau 'berburu di kebun binatang'. Karenanya, Demokrat berpendapat bisnis pejabat model begini harus dicegah dan dihentikan," pungkas AHY.
Sumber: viva
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bantah Harga Chromebook Rp 10 Juta, Ini Harga Riil di Sidang Tipikor
PBNU Tetapkan Kembali KH Yahya Cholil Staquf Sebagai Ketua Umum: Jadwal Muktamar NU 2026
Yaqut Cholil Qoumas Diperiksa KPK Lagi: Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Kuota Haji 2023-2024
Kontroversi Video Rektor UGM: Perbedaan Tahun Kelulusan Jokowi Dikritik Netizen