Polemik Pasal Penghinaan Presiden KUHP, Jokowi Saja Pertanyakan Urgensinya

GELORA.ME  - Presiden Jokowi mempertanyakan urgensi pasal penghinaan presiden yang dimuat dalam KUHP yang baru. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej yang sempat dipanggil Jokowi.

Diketahui Pasal 218 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden memang sempat jadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Simak penjelasan tentang polemik pasal penghinaan Presiden KUHP baru berikut ini.

Pasal Penghinaan Presiden Dalam KUHP

Pasal-pasal terkait penghinaan kepala negara dalam KUHP memiliki dua indikator yakni memfitnah atau menista. Memfitnah yakni dengan informasi bohong, sedangkan menista yaitu memberikan julukan dengan nama-nama hewan. 

Aturan penghinaan presiden dalam KUHP tercantum dalam Pasal 217, 218, dan 219 Bab II Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dalam pasal 217, penghinaan presiden dan atau wakil presiden terancam pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pidana penjara paling lama 3 tahun juga menanti untuk setiap orang yang berada di muka umum melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden dan/atau wakil presiden. Hal itu diatur dalam Pasal 218 ayat (1) Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Mereka yang masuk kategori pidana ini dapat dijatuhi denda paling banyak kategori IV. 

"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," bunyi Pasal 218 ayat (2).