Dalam kesempatan yang sama, mantan wakil menkumham tersebut juga menilai kalau cawe-cawe yang dilakukan Jokowi bukan hanya berbahaya untuk demokrasi, tetapi juga melanggar konstitusi serta melanggar etika poltik.
Alih-alih cawe-cawe di Pilpres 2024, Kepala Negara disebut Denny seharusnya menerapkannya demi kepentingan negara, semisal saja mendorong RUU Perampasan Aset untuk segera dibahas DPR RI.
"Presiden cawe-cawe dalam menerbitkan UU Cipta Kerja bahkan Perppu Cipta Kerja, presiden harusnya juga bisa cawe-cawe dalam RUU Perampasan Aset yang sangat dibutuhkan dalam aturan legislasi kita untuk pemberantasan korupsi tapi presiden tidak melakukan itu," terangnya.
Bukan hanya soal cawe-cawe, Denny juga meminta kepada Jokowi untuk menghentikan dinasti politiknya. Sejauh ini, Jokowi memiliki satu putra yakni Gibran Rakabuming Raka yang menjabat sebagai Wali Kota Solo.
Lalu ada menantunya yakni Bobby Nasution yang menjadi Wali Kota Depok. Ke depannya, putra bungsu Jokowi yakni Kaesang Pangarep akan ikut turun terjun ke dunia politik melalui pemilihan kepala daerah untuk wilayah Depok.
Denny juga menyinggung soal bisnis-bisnis yang dikelola anak-anak Jokowi. Menurutnya, bisnis yang mereka jalani itu sarat dengan praktik korupsi.
"Karena disitu ada dugaan tindak pidana korupsi, modal yang disertakan ke dalam usaha anak-anak Jokowi tidak akan diberikan kalau dia bukan anak presiden. Presiden dengan mudah menghentikan dinasti politiknya, dinasti bisnisnya," terangnya.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Fakta Whoosh: Utang Rp2 Triliun Per Tahun & Kontroversi yang Masih Menghantui
Kata Prof. Rhenald Kasali Soal Whoosh: Soroti 11 Masalah & Desak KPK Jangan Diam!
Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh: PDIP Dukung KPK Usut Tuntas!
Najelaa Shihab Bongkar Isi Grup WA Eksklusif Nadiem: Mas Menteri Core Team