Lebih lanjut, yang menjadi celakanya yakni para buzzer di lingkaran Istana mengklaim Jokowi berpolitik mendukung Capres - Cawapres, tidak menabrak etika dan aturan.
Terkait itu, dirinya pun menyarankan agar Jokowimengambil cuti agar tak membuat kegaduhan.
“Kalau Jokowi mau terlibat cawe-cawe Pilpres dan bertindak sebagai petugas partai, sebaiknya mengambil cuti atau mundur dari kursi presiden. Agar fasilitas dan anggaran negara tidak dicopet untuk operasional politik terselubung,” tutur dia.
“Cuti atau mundur dari jabatan presiden jauh lebih bermartabat. Jokowi bebas usung Capres idolanya dan jadi koordinator penggalangan buzzer. Dengan demikian demokrasi tidak dirusak oleh syahwat kekuasaan yang membabi-buta,” tambah dia.
“Ingat, Presiden digaji oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan secara adil dan amanah. Bukan bertindak seolah makelar politik demi melayani gerombolan buzzer dan capres yang menjadi benalu kekuasaan,” tukasnya.
Sumber: populis
Artikel Terkait
Nadiem Copot 2 Pejabat Penolak Proyek Chromebook: Fakta Korupsi Rp2,1 Triliun
KPK Geledah 3 Lokasi & Amankan Dokumen Kasus Suap Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya
Dokter Tifa Kritik Gelar Perkara Ijazah Jokowi: Hanya Ditunjukkan 10 Menit, Tidak Boleh Disentuh
Gus Yaqut Diperiksa KPK 8 Jam Soal Korupsi Kuota Haji, Kerugian Negara Rp 1 Triliun