Pak Jokowi, Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Ancam Teritori NKRI

Ridho pun merinci pulau-pulau yang hampir tenggelam karena penambangan pasir akibat volume ekspor pasir ke Singapura sekitar 250 juta meter kubik per tahun. Di antaranya Pulau Nipa di Kota Batam yang hampir tenggelam walau dapat diselamatkan dengan reklamasi.

Selanjutnya, Pulau Kundur di Kabupaten Karimun yang makin tergerus karena penambangan pasir darat, dan lahan bekas galian tidak ditutup sehingga menjadi empang dan danau kecil-kecil.

Kemudian, Pulau Moro terjadi sedimentasi di pesisir pantai karena penambangan pasir darat. Pun dengan Pulau Sebaik yang kondisinya parah, di mana terjadi sedimentasi pada mangrove akibat pembukaan lahan untuk sarana pelabuhan pendaratan pasir dan penurunan hasil tangkap perikanan. Sehingga kalau laut pasang, pulau sudah tenggelam.

Dan terakhir, Pulau Baruk di Kabupaten Lingga yang terancam tenggelam akibat pengaruh aktivitas penambangan batu besi.

Sementara di sisi lain, Singapura telah sukses menambah luas daratan dengan reklamasi. Dari 578 kilometer persegi menjadi 719 kilometer persegi atau bertambah 25 persen lebih.

"Keberhasilan reklamasi Singapura yang kebanyakan pasirnya diimpor dari Kepulauan Riau berbanding terbalik dengan kemalangan yang diterima Indonesia karena tenggelamnya beberapa pulau yang otomatis mengakibatkan bergesernya batas NKRI," jelas Ridho.

Sehingga Ridho menilai, pengesahan PP tersebut dapat menimbulkan bencana lingkungan, serta mengancam keberlanjutan hidup dan ekonomi masyarakat pesisir yang sebagian besar nelayan kecil tradisional.

Untuk itu, Partai Ummat berharap Presiden Jokowi meninjau kembali PP 26/2023 yang membuka kembali keran ekspor pasir.

"Mudharatnya jauh lebih besar," pungkas Ridho.

Sumber: RMOL