Pak Jokowi, Pembukaan Kembali Ekspor Pasir Ancam Teritori NKRI

GELORA.ME -Kecaman dilontarkan Partai Ummat atas keputusan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kembali membuka izin ekspor pasir setelah ditutup selama 20 tahun lebih.

Izin ekspor pasir dibuka kembali melalui seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 26/2023 tentang Pengelolaan hasil Sedimentasi di Laut yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 15 Mei 2023.

"Bisnis yang dilegalkan ini mengancam kehancuran ekosistem dan bergesernya teritori atau NKRI karena tenggelamnya pulau terluar," ujar Ketua Umum (Ketum) Partai Ummat, Ridho Rahmadi, dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi, Selasa (30/5).

Ridho mempertanyakan urgensi penerbitan PP 26/2023 tersebut. Terlebih, soal ekspor pasir tersebut terkesan diselundupkan melalui Pasal 9 Bab IV butir 2 yang menyebutkan pemanfaatan pasir laut digunakan untuk reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor.

"Sulit untuk mencari alasan lain dikeluarkannya PP yang baru diteken Jokowi itu, selain untuk melegalisasikan kembali bisnis ekspor pasir ke Singapura," kata Ridho.

Ridho menilai, penambangan pasir laut dapat mengubah kontur dasar laut yang kemudian akan mempengaruhi arus dan gelombang laut. Hal itu akan mempercepat tenggelamnya pulau-pulau kecil yang sudah terdampak parah akibat aktivitas penambangan lainnya ataupun karena perubahan iklim.

Padahal, lanjut Ridho, ancaman tenggelamnya pulau-pulau, bergesernya batas NKRI, dan hancurnya ekosistem laut, telah melatari terbitnya SKB Menperindag, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 89/MPP/Kep/2/2002, Nomor SKB.07/MEN/2/2003, dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

"Dalam SK itu dengan terang benderang disebutkan alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil," tutur Ridho.