Kandidat Ketua Umum PPP jelang Muktamar X 2025 mulai bermunculan dan menunjukkan dinamika yang masif dalam internal partai.
Sejumlah nama seperti Muhamad Mardiono, Sandiaga Uno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman hingga Wagub Jateng Taj Yasin Maimoen kerap menghiasi media nasional sebagai caketum PPP.
Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan menyatakan sinyal restu dari istana alias Presiden Prabowo Subianto menjadi kunci penting dalam menduduki kursi ketua umum partai politik di Indonesia.
“Jangan lupa Indonesia sebagai penganut sistem presidensial, meletakkan ‘restu Istana’ menjadi komponen penting dalam peta politik ketua umum partai politik,” ucap Hasyibulloh dalam pesan elektronik yang dikutip dari RMOL di Jakarta, Selasa malam, 16 September 2025.
Ia menyebut terdapat tiga sosok yang secara frekuensi pemberitaan terlihat intens di media nasional. Ketiga sosok tersebut ialah Muhamad Mardiono, Andi Amran Sulaiman dan Sandiaga Salahudin Uno.
“Menarik untuk juga menyimak mana dari ketiga figur kandidat yang berpotensi meraih restu presiden karena PPP sejatinya kerap menempatkan diri sebagai partai dalam koalisi pemerintahan,” jelasnya.
Ethical Politics sebelumnya juga merilis hasil riset “Peta Perbandingan Kandidat Ketua Umum PPP Menuju Muktamar X tahun 2025”.
Hasil tersebut menempatkan Mardiono sebagai kandidat yang memiliki peluang besar untuk kembali menjadi ketua umum pada Muktamar X mendatang.
“Dari skor analisa peta perbandingan kekuatan kandidat secara obyektif, kami melihat Mardiono unggul sebab punya rekam jejak dalam pengalaman internal PPP yang cukup lama yakni 28 tahun sehingga memahami seluk beluk partai,” ungkap Hasyibulloh.
Lanjut dia, Mardiono juga dipercaya memegang jabatan bergengsi yakni Wantimpres dan Utusan Khusus di masa Presiden Joko Widodo dan kini kembali menduduki kursi UKP Bidang Pangan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Sumber: rmol
Foto: Kolase Kandidat Ketua Umum PPP. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Artikel Terkait
Mayjen Soenarko: Kapolri Belum Diganti karena Prabowo Tersandera Jokowi
Mendagri Tito Akui Anggaran Daerah Sering Jadi Bancakan DPRD dan Pemda
DPR Sentil Menkeu Purbaya: Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
Desak Pemakzulan Gibran, Eks Danjen Kopassus: Tampilan Planga-plongo Apa yang Bisa Diharapkan?