Reformasi Polri bisa dilakukan tanpa harus membongkar total. Caranya dengan melanjutkan hal-hal positif yang sudah ada dengan memperketat lagi pengawasannya serta melengkapi instrumen yang ada, sejalan dengan perkembangan teknologi.
Demikian pandangan dari Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang ingin membentuk tim reformasi Polri pasca melakukan pertemuan dengan tokoh lintas agama dari Gerakan Nurani Bangsa.
"Sebenarnya upaya-upaya untuk memperbaiki sudah ada, misalnya dalam beberapa tahun ini Pak Listyo (Kapolri) selalu menekankan ayo humanis, profesional, cuma memang karena instrumennya belum memadai sehingga belum ada sesuatu yang jauh lebih konkret terhadap perspektif humanis dan profesionalitas," kata Anam kepada wartawan pada Sabtu 13 September 2025.
"Oleh karenanya reformasi ini tidak berangkat dari nol ya," sambungnya.
Anam mencontohkan sistem pelayanan kepolisian yang sudah mengikuti perkembangan zaman ke arah modern. Modernisasi sendiri bisa jadi indikator keberhasilan suatu institusi dalam melayani masyarakat.
"Beberapa rekam jejak ada misalnya bagaimana pelayanan yang baik ya ada upaya-upaya untuk digitalisasi pelayanan SIM, pengaduan kalau ada pelanggaran oleh anggota bisa langsung antara pengadu masuk ruang online. Jadi tidak berangkat dari nol," kata Anam.
Di satu sisi, Anam memastikan modal dari pelayanan yang baik itu bisa diperkuat kembali untuk menciptakan hal baru yang bagi masyarakat.
"Ini bisa jadi modalitas yang diperkuat mana, yang diperbaiki mana, yang harus diganti itu ada itu yang mungkin. Bisa jadi semacam road map atau jalan bagaimana penguatan kepolisian," kata Anam.
Sumber: rmol
Foto: Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), M. Choirul Anam. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Artikel Terkait
Kapuspen TNI Ungkap Peran Kopda FH Otaki Penculikan Kacab Bank
Sosok Kapuspen TNI Freddy Ardianzah, Perwira Marinir di Balik Damainya Kasus Ferry Irwandi
Hore! Ojol Bakal Dapat BPJS Ketenagakerjaan 50 Persen Iuran Ditanggung Pemerintah
PKS Dukung Rencana Menkeu Purbaya Batalkan Pemangkasan TKD